Komponen pariwisata secara khusus mengundang Gubernur Bali Bapak Made Mangku Pastika untuk dialog terbuka di BTB. Dari dialog tersebut, Gubernur Made Mangku Pastika diminta tegas untuk menegakkan aturan, termasuk perang tarif hotel yang cendrung bebas. Dalam
dialog terbuka yang digagas GIPI Bali selain Gubernur Made Mangku Pastika, juga menampilkan Ketua PHRI Bali Bapak Tjokorda Oka Ardhana Sukawati alias Cok Ace dan Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia Bali Bapak Panudiana Kuhn. Selain selaku Ketua PHRI Bali Cok Ace saat
dialog terbuka kapasitasnya juga sebagai Bupati Gianyar.

ialog terbuka bertajuk Pembangunan Tanpa Kontrol dengan sub tema munculnya perang Tarif, yang dipandu Nyoman Madiun. Sederet persoalan pariwisata dibahas dalam dialog ini Khususnya masalah perang tariff. Vila-vila tanpa izin, hingga berkeliarannnya pemandu wisata
illegal (tanpa lisensi). Pemaparan Bapak Mangku Pastika, mengawali dengan menyebut bahwa membangun Bali itu tidak bisa sendiri-sendiri. Upaya membangun Bali tetap akan sia-sia, jika dukungan masyarakat dan semua komponen . Tidak bisa hanya duduk-duduk dan tepuk-tepuk
pantat saja. Harus bersatu, kata Gubernur Bali. Bicara masalah pariwisata, kata Gubernur, tidak hanya menyangkut kuantitas saja, tapi kualitas. Kalau bicara kualitas, perang tarif itu harus diatasi. Sekarang banyak hotel yang menjual kamar sangat murah. Gubernur menyatakan perang tarif hotel itu sebetulnya tidak perlu terjadi, kalau semua pihak mau mentaati aturan main. Gubernur pun mempersilakan melaporkan datanya ke Pemprop Bali, kalau ada villa dan hotel yang berdiri tanpa izin. Dari laporan data itu, Gubernur Bali nantinya akan bersurat ke para bupati untuk melakukan tindakan. Kalau pengusaha pariwisata dan organisasi tidak berhak untuk menindak. Yang berhak menindak adalah para bupati tersebut, kata Gubernur.

Menanggapi masalah perang tarif Cok Ace selaku Ketua PHRI Bali dan Bupati Gianyar, menegaskan dirinya sangat mengapresiasi usulan komponen pariwisata yang meminta adanya penegakan aturan. Beliau ada berada di dalam dua dunia sebagai Bupati Gianyar dan Ketua PHRI Bali. Sebagai Bupati Gianyar kata Cok Ace, pihaknya telah menegakan aturan. Perizinan hotel di Gianyar diberlakukan dengan sangat ketat. Bahkan, Cok Ace mengaku menyikat izin hotel di Payangan, izin hotel di Ketewel (Kecamatan Sukawati), hingga izin pembangunan apartemant dan kond0minium. Bisa dihitung, berapa izin dikeluarkan selama menjadi Bupati Gianyar. Sangat sedikit, karena perizinan ketat. Disisi lain menurut Panudiana Kuhn, hal itu jelas akan membuat para pengusaha local terkapar karena tidak bisa bersaing. Disisi lain, pembangunan hotel terus berjalan, karena pemerintah kabupaten memberi ijin. Sesuai dengan hukum ekonomi, perang tarif terjadi karena ketimpangan antara penawaran dan permintaan. Namun, kalau hal itu berlangsung berkepanjangan, akan merugikan kita semua. Baik pengusaha sendiri, maupun pemerintah dan masyarakat dari sisi penerimaan pajak. Dan paling parah, merusak citra Bali sebagai destinasi.