Kabardewata - Dr. Dadang Hermawan, selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bali meminta maaf kepada rakyat Bali mengenai statementnya terkait rencana desa wisata syariah di Bali.

Kamis (26/11/2015) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPD RI dan tokoh adat dan agama Hindu Bali, ia mengatakan ia meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam terkait hal tersebut.

"Dalam lubuk paling dalam saya mewakili diri sendiri dan MES permohonan maaf sebesar-besarnya saya akan meninjau ulang dan menghapus akan rencana desa binaan tersebut,"ujar Dr. Dadang Hermawan.

Ia juga menyatakan tidak benar ia akan membuat desa wisata syariah, melainkan hanya membina pengelolaan disuatu desa yang mayoritasnya umat muslim.

"Ijinkan kami mengklarifikasi, tentang berita yang berkembang saat ini, kami menyampaikan bahwa tidak benar MES Bali akan membuat Desa Wisata Syariah. Tetapi kami setelah dilantik hanya memiliki program untuk membina suatu desa yang mayoritas umatnya muslim, membantu secara pengelolaan desanya,"ujarnya.

Ia juga mengatakan akan menghapus program tersebut agar tidak membuat kegaduhan, selain meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak ada niat untuk menyinggung masyarakat dan budaya Bali.

Senator RI, Arya Wedakarna beserta MUDP, PHRI, DPRD Provinsi Bali dan MES Bali melaksanakan deklarasi damai terkait statement dari ketua MES Bali tentang rencana desa wisata syariah di Bali.

Wedakarna menyatakan bahwa deklarasi damai ini dimaksudkan agar tidak ada kegaduhan lagi mengenai isu terkait desa wisata syariah di Bali.

''Kami dari DPD RI kami mengapresiasi isu desa wisata syariah yang menjadi polemik luar biasa di Bali. Dan kami sudah mendengar permintaan maaf langsung dari MES Bali terkait rencana desa wisata syariah di Bali,"ujar Arya Wedakarna.

Wedakarna juga menyatakan bahwa ia mengharapkan kedepannya ada suatu sinergitas dan juga koordinasi yang baik untuk membangun Bali kedepannya tanpa menghancurkan nilai-nilai adat dan Budaya Bali.

"Saya harapkan nanti adanya suatu penjajakan dan mutual di masa depan. Dari semua komponen baik DPD RI, PHRI, dan MUDP sudah berkomitmen bahwa masalah ini sudah bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat sehingga tidak ada polemik di masyarakat,"ujar Wedakarna.

Deklarasi damai ini dihadiri oleh wakil umat hindu yang berkeberatan yakni dari PHRI, MUDP, KMHDI, Akademisi, dan Sulinggih di Bali dan tentunya MES Bali.

Adapun deklarasi damai ini ditutup dengan penandatanganan semua pihak dan dinamakan dengan Piagam Tantular.

Sebelumnya masyarakat pariwisata Bali yang bernaung dalam GIPI Bali / Bali Tourism Board, dengan ini menyatakan bahwa dalam pengembangan kepariwisataan Bali tetap konsisten dengan Peraturan Daerah No.2 tahun 2012tentang Kepariwisataan Budaya Bali, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Bali berdasarkan dan dijiwai oleh budaya masyarakat Bali yang berakar pada nilai-nilai Agama Hindhu yang diwujudkan melalui implementasi  falsafah Tri Hita Karana dalam penyelenggaraan kepariwisataan untuk melestarikan budaya Bali.