Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Rapat dilaksanakan pada 26 April 2022 bertempat di Kantor Gubernur Bali. 

Rapat TPID ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, seluruh anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan, perlu upaya bersama dalam memantau harga bahan pokok, memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi menjelang Idul Fitri. Untuk itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se- Bali diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga mendukung kestabilan ekonomi.

“Koordinasi perlu dilakukan untuk menjawab tantangan dalam melakukan pengendalian inflasi yang semakin kompleks, sekaligus menjaga kestabilan harga menjelang Idul Fitri,” ujar Dewa Made Indra saat rapat koordinasi pengendalian inflasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah di Kantor Gubernur Bali, beberapa waktu lalu.  

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan, risiko inflasi tahun 2022 semakin berat. Salah satu penyebabnya adalah ketegangan politik Rusia — Ukraina yang berdampak langsung pada inflasi di beberapa negara, seperti Amerika, negara Eropa, Argentina, Rusia, dan Turki. Hal ini juga dapat berpengaruh pada kenaikan inflasi di Indonesia.

Karena itu, respons kebijakan TPID dalam pilar 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga di Indonesia.

Trisno juga menyampaikan, jumlah wisatawan ke Bali menunjukkan tren peningkatan seiring adanya pelonggaran mobilitas masyarakat, pembukaan direct flights dari luar negeri, kebijakan pelonggaran PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri). Pada periode Idul Fitri tahun ini, ia berharap jumlah wisatawan akan terus meningkat dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi Bali. Pariwisata Bali pada tahun 2022 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2021 dan demand wisatawan mancanegara diharapkan terus meningkat.

Sementara itu, perkembangan inflasi di Provinsi Bali pada Maret 2022 sebesar 2,4 persen atau sedikit di bawah inflasi nasional sebesar 2,6 persen. Sesuai hasil Survei Pengendalian Harga (SPH) mingguan yang dilakukan Bank Indonesia, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di minggu ketiga April 2022 antara lain bensin, minyak goreng, daging ayam, cabai merah, bawang putih, dan gula pasir. Oleh karenanya, perlu inovasi dan sinergi untuk mengatasi kenaikan harga, termasuk pemanfaatan teknologi terkini.

Beberapa faktor risiko peningkatan inflasi perlu menjadi perhatian seperti pemulihan pariwisata, kenaikan harga tiket pesawat, dan konflik geopolitik. Bank Indonesia memberikan beberapa rekomendasi di antaranya (1) melakukan pemantauan harga pangan dan stok komoditas pangan yang cenderung meningkat di bulan Ramadan dan Idul Fitri, (2) bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada aksi penimbunan stok pangan, (3) data harga dan stok komoditas pangan agar terus ditingkatkan kualitasnya, serta (4) membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dan melakukan kerja sama antar daerah baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali.

Kepala BPS, Hanif Yahya menyampaikan, secara historis harga komoditas di Bali periode Ramadan/ldul Fitri cenderung menurun (deflasi). Meskipun demikian, terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai karena menyumbang inflasi secara berulang di periode Ramadan/ldul Fitri Provinsi Bali, yakni daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, ikan tongkol, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, pisang, jeruk, dan minyak goreng.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ni Luh Made Wiratmi menyebut operasi pasar perlu terus dilakukan sebagai salah satu upaya pengendalian harga. Meskipun demikian, tetap diperlukan terobosan dan inovasi yang sesuai dengan kondisi di Bali untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk mengatasi komoditas yang terus berulang sebagai penyumbang inflasi. Selain iłu, perlu sinergi dan kolaborasi antar dinas dan lembaga/instansi terkait dalam rangka menjaga kestabilan harga di wilayah Bali