Denpasar, Bali. Munculnya persoalan pencairan dana hibah dan bansos membuat Pemprov Bali merasa perlu memberikan pembekalan kepada  Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) serta Majelis Alit Desa Pekraman (MADP) se Bali di Denpasar. Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, dalam kesempatan itu y menghimbau masyarakat untuk percepat realisasi dana hibah dan juga mempercepat pertanggungjawaban bagi yang sudah turun. “Bantuan-bantuan hibah yang turun ke Desa Adat di seluruh Bali ini agar dipertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai peraturan Gubernur nomor 67 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali dan sesuai dengan juklak juknis agar dana hibah tersebut betul-betul bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” tegas Sudikerta.

Lebih lanjut Sudikerta menghimbau jika hibah  dipertanggungjawabkan lebih cepat akan semakin bagus. “Jangan menunggu batas akhir, karena kalau terjadi kesalahan akan lebih cepat bisa diperbaiki,” ungkapnya. Sudikerta yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cok Ngurah Pemayun, Kepala Bappeda I Putu Astawa, dan Kepala Dinas Kebudayaan I Ketut Suastika,  Sudikerta menjelaskan bahwa pada tahun 2014 ini Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan  sebesar Rp 660 Milliar dana hibah yang akan diperuntukkan kepada lembaga, organisasi maupun kelompok-kelompok masyarakat termasuk juga bantuan BOS yang sampai bulan ini baru terealisasi sebesar 25 persen. Sedangkan sisanya masih dalam proses. Bahkan ada beberapa masih dalam proses kelengkapan proposal.

 Selain  mengingatkan prosedur pencairan dana hibah, Wagub juga  menyampaikan bahwa di tahun 2015 bantuan dana hibah untk desa pekraman akan ditingkatkan menjadi 200 juta dari 100 juta. Demikian juga dengan bantuan subak akan ditingkatkan  dari 30 juta menjadi 50 juta. Sementara itu Bendesa Agung, MUDP Provinsi Bali, Gede Suwena Putu Upadesa, menyampaikan perhatiannya yang begitu besar terhadap keberadaan Desa Pekraman di Bali baik melaui bantuan-bantuan keuangan maupun dukungan-dukungan lain, yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Bali. 

Dalam kesempatan ini, selain membicarakan masalah bantuan dana hibah, Gede Suwena juga mohon kepada Pemerintah provinsi Bali untuk mengkoordinaskan semua instansi terkait pelaksanaan Nyepi caka 1936 yang akan datang agar bisa berjalan dengan suasana damai dan hening. Suwena juga mohon Pemerintah agar menghimbau seluruh  Partai Politik peserta pemilu untuk menurunkan semua atribut kampanye selama perayaan hari raya nyepi.