Paritrana Award merupakan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Paritrana Award dorong pemangku kebijakan pahami pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan pemerintah kabupaten/kota di Bali bisa meraih piala Paritrana Award tahun 2022.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bali Denpasar Opik Taufik di sela-sela kegiatan Wawancara Paritrana Award tahun 2022 Bagi Pemerintah kabupaten/Kota di Denpasar, Selasa (14/2) berharap beberapa kabupaten wilayah Bali Denpasar meraih piala Paritrana Award 2022. 

Pihaknya menilai Kota Denpasar memiliki peluang mengingat beberapa aspek seperti perlindung kerja rentan sudah berjalan, selain juga sudah memiliki perda. 

Menurutnya dasar penilaian di antaranya sudah adanya regulasi pemerintah daerah dalam upaya mendukung terlaksanaa program BPJamsostek dengan baik, pemda sudah menganggarkan non ASN dan tenaga kerja rentan di wilayah masing-masing serta tingkat kepatuhannya.

“Saya melihat setelah pandemi dua tahun ini, kinerja kota Denpasar tumbuh signifikan. Pandemi menjadi pembelajaaran baik jika jaminan soasial ketenagakerjaan sangat penting,” katanya.

Ia mengakui saat ini sudah ada peningkatan 30 persen dari sisi kepesertaan, iuran terutama dari sisi informal. Masyarakat juga sudah menyadari manfaatkan dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, bahkan perusahaan yang sebelumnya mem-PHK kini sudah mulai merekrut kembali. Ke depan ia berharap pemerintah daerah untuk segera menyusun langkah-langkah konkrit sehingga coverage share program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJamsostek bisa tercapai.

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno menyampaikan hal sama. Tahun ini, Paritrana Award telah memasuki tahun keenam dan merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pelaku Usaha meliputi perusahaan skala besar,  skala menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro, yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

“Di Bali diikuti 9 pemerintah daerah kabupaten/kota di mana akan dilakukan pemilihan di tingkat provisni dan juara propvinsi ke tingkat nasional,” katanya 

Kegiatan ini sangat penting karena merupakan salah satu upaya untuk memotivasi berbagai pihak baik pemda maupun pelaku usaha mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.

Secara umum tujuan ini program ini untuk mengetahui komitmen kepala daerah ke depanya bagaiamna meningkatan coverage dari tenaga kerja yang terlindungi dan anggaran sebagai komitmen yang ada dalam bentuk aturan, program dan anggaran. Diharapkan pemerintahan daerah bisa meningkatkan perlindungan secara kontinyu, dan ini juga untuk mengukur pencapaian pemerintah daerah kabupaten/kota

“Cita cita kami coverage BPJS Kenetagakerjaan di 2024 bisa mencapai 65 persen,” tegasnya.*