Kabardewata.com

Sosial Budaya

Disediakan Data Sistem Informasi Pangan di Bali

Kategori Sosial Budaya, April 06, 2016, Dilihat sebanyak 188 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Penyediaan data pada level produsen atau distributor telah ditambahkan dalam Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Provinsi Bali yang bernama sistem informasi harga pangan utama dan komoditas strategis (Sigapura).

Ketut Sudikerta, Ketua TPID Provinsi Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali, mengatakan dengan adanya upaya pembaharuan fitur tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Bali di tahun mendatang.

“Hal ini juga diharapkan dapat menjadi komitmen bersama semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam wadah TPID seluruh Bali untuk diimplementasikan, sebagai langkah nyata dalam pengendalian inflasi yang nantinya secara berkelanjutan dapat menurunkan inflasi di Bali,” katanya, di Denpasar.

Selain itu, pihaknya telah menyusun roadmap pengendalian inflasi daerah Provinsi Bali 2016 - 2018 sebagai upaya mencapai kestabilan harga guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang berkesinambungan dan merata.

“Roadmap pengendalian inflasi ini disusun mengacu pada roadmap pengendalian inflasi nasional yang dimulai dengan indentifikasi permasalahan pokok di masing-masing kelompok inflasi di Bali, serta langkah-langkah pengendalian inflasi jangka pendek 2016 ini dan jangka menengah yaitu 2017 hingga 2018 mendatang,” jelasnya.

Beberapa usulan rekomendasi pengendalian inflasi jangka pendek di antaranya pengendalian inflasi pangan yang diarahkan pada menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai, mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi pangan pokok beserta langkah antisipasinya.

Selain itu, memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan pokok. Selanjutnya, pengendalian inflasi kelompokadministered price khususnya pada bidang energi yang diarahkan meningkatkan transparansi dan menjaga konsistensi penetapan tarif angkutan dalam dan luar kota, dan juga melakukan review atas tarif listrik khususnya dalam penggunaan variabel inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian kelompok inti yang diarahkan pada perbaikan tata ruang wilayah dengan membangun pusat ekonomi di daerah sub urban, serta mengarahkan ekspektasi inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil,” ujarnya.


Sumber: Redaksi

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image