Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menggelar Forum Koordinasi TPAKD se-Provinsi Bali pada Senin 20 Januari 2025 untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD Provinsi Bali serta 9 Kabupaten/Kota di Bali pada tahun 2024.

Forum yang dipimpin oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, ini dihadiri oleh perwakilan TPAKD seluruh Bali dan perwakilan Industri Jasa Keuangan di wilayah Bali.

“TPAKD diibaratkan seperti sebuah orkestrasi, dengan OJK sebagai dirigen dan anggota TPAKD sebagai pemain musik. Dalam mendukung orkestrasi ini, telah ditetapkan regulasi melalui surat edaran Kemendagri dan RPJMD. Kami juga membutuhkan infrastruktur berupa roadmap, petunjuk teknis penyusunan program kerja, serta sistem pelaporan melalui SI-TPAKD,” jelas Kristrianti.

Kristrianti lebih lanjut menekankan bahwa untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Bali secara lebih masif, semua anggota TPAKD memiliki peran penting.

“Literasi keuangan yang baik akan mendorong inklusi keuangan yang bertanggung jawab, dan OPD diharapkan menjadi ujung tombak dalam upaya ini,” ungkapnya.

Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Provinsi Bali Rony Ukurta Barus, memaparkan pencapaian program kerja TPAKD pada 2024. Program-program tersebut telah mencapai target yang ditetapkan, meski beberapa area masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan kesuksesan program pada tahun 2025.

Pada 2024, program kerja TPAKD di Bali disusun untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas, seperti sektor pertanian melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), sektor UMKM melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti, serta pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif. TPAKD juga berperan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program-program lainnya yang mendukung pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, 10 TPAKD di Bali telah menyelenggarakan 952 kegiatan peningkatan inklusi keuangan dengan 63.508 peserta. Kegiatan ini mencakup program-program untuk petani, pelaku UMKM, dan pelajar. Sejumlah pencapaian signifikan meliputi peningkatan kredit perbankan untuk sektor pertanian yang mencapai Rp5,97 triliun (naik 8,91 persen yoy), kredit UMKM sebesar Rp58,9 triliun (naik 5,99 persen yoy), serta 639.498 rekening simpanan pelajar. Kota Denpasar juga berhasil terpilih sebagai Kabupaten/Kota dengan Implementasi Simpel Terbaik di tingkat nasional pada 2024.

Acara berlanjut dengan diskusi yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, EPK, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah. Diskusi ini bertujuan untuk mendorong seluruh anggota TPAKD agar lebih giat dalam mencapai target-target program kerja dengan hasil yang lebih optimal.

Melalui kolaborasi yang lebih baik antara semua pihak dalam TPAKD di seluruh Bali, diharapkan literasi dan inklusi keuangan akan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat Bali secara keseluruhan.