Setiap kali akan ada pembangunan di Bali, terlebih-lebih infrastruktur yang sudah pasti berdampak terhadap lingkungan, persoalan yang selalu muncul ke permukaan selalu: “Pulau Bali ini kecil.” Lalu berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Ukuran pulau Bali yang kecil ini kerap menjadi semacam “bahan bakar” penyulut polemik yang bisa berkembang liar kemana-mana, sehingga lebih mirip ‘kulkul bulus’ ketimbang ‘kulkul sangkep’ di Balai Banjar, lebih mirip tantangan perang ketimbang ajakan diskusi.

“Pulau Bali ini kecil, sebaiknya rencana ini dibatalkan” katanya.

“Bali sudah sesak,” yang lain menimpali.

“Bali not for sale,” aktivis berkampanye.

Hingar-bingar itulah yang terjadi di Bali beberapa minggu belakangan ini.

Penulis sendiri tidak dalam posisi setuju atau tak setuju dengan rencana suatu pembangunan. Disamping kesibukan mencari rejeki, juga tak punya kapasitas untuk berbicara. Untungnya sudah diwakili oleh “tokoh masyarakat” dan “akademisi” (meskipun penulis tak pernah memberikan mandat perwakilan itu), sehingga cukup jadi penyimak saja.

Kembali ke topik utama: Pulau Bali ini Kecil.

Rata-rata semeton Bali yang sudah dewasa—terlebih pejabat, tokoh masyarakat dan akademisi—tentu lah sudah tahu persis bahwa pulau Bali ini memang kecil.

Pertanyaannya: Apakah masih perlu dikampanyekan lagi?

Lebih jauh lagi, apakah perlu dijadikan alasan untuk tidak membangun?

Seorang pengguna Facebook berpendapat (maaf saya tak sebutkan akun, karena belum minta ijin):

“Pulau berukuran kecil bukan hanya Bali. Singapura contohnya. Samasekali tak terkendala oleh ukuran. Mereka terus membangun infrastruktur hingga menjadi negara yang paling maju di Asia tenggara,” tulisanya dalam status Facebook.

“Bali sebagai destinasi wisata handalan Indonesia, sudah seharusnya membenahi infrastrukturnya. Salah satunya, dengan terus membangun fasilitas-fasilitas umum entah berupa gedung atau jalan,” imbuhnya.

Harus penulis akui, apa yang disampaikan oleh semeton Bali itu adalah fakta. Melihat kondisi Singapura—yang juga berukuran kecil—maka bisa penulis katakan bahwa, pembangunan infrastruktur (gedung, jalan, bandara, dll) di Bali saat ini belum ada seperempatnya Singapura.

Namun tak lama setelah itu, komentar dari pengguna Facebook yang kontra terhadap pendapat itu mulai berhamburan. Diantaranya ada yang mengatakan:

“Pariwisata Bali itu terkenal karena Budayanya, bukan gedung atau jalannya, bung! Kalau Bali dipenuhi gedung dan jalan, apakah turis masih tertarik datang ke Bali?” sanggah seorang pengguna FB.

Ada benarnya. Disamping panoramanya yang eksotik, keunggulan pariwisata Bali susungguhnya—setidaknya sampai saat ini—adalah budayanya yang otentik. Tidak bisa ditemukan di destinasi wisata manapun selain di Bali.

Penulis status belum menyerah. Dengan mengutip publikasi “World Economic Forum,” ia mempertahankan argumennya dan menyampaikan sanggahan.

“Jangan picik dan ke-PEDE-an bung! Dibandingkan Singapura, pariwisata Bali yang konon berbasis budaya ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan pariwisata Singapura yang tanpa budaya. Itu menurut World Economic Forum (WEF), bukan pendapat saya pribadi,” ia memaparkan.

Ya, penulis juga sudah membaca laporan WEF itu. Memang betul. Dalam dalam laporan tersebut, ranking daya saing pariwisata Singapura memang jauh di atas Indonesia (termasuk Bali di dalamnya.)

Dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwa, faktor keunggulan Singapura tidak terletak pada budayanya, melainkan infrastrukturnya. Dengan infrastruktur modern, wisatawan dapat perpindah dari satu destinasi ke destinasi lainnya dengan sangat cepat dan nyaman, tak sampai frustasi seperti yang banyak dikeluhkan wisatawan terhadap Bali.

“Kenapa harus membandingkan Bali dengan Singpura? Itu perbandingan yang sangat tidak sesuai, tidak apple-to-apple, melainkan apple-to-orange,” seorang pengguna FB lain menyanggah.

“Kalau mau meniru Singapura, apakah kita (Bali) punya teknologi semaju mereka untuk mengelola lingkungan, sehingga tetap asri dan tertata meskipun banyak gedung dan jalan?” tambahnya.

Sungguh argument yang paling masuk akal yang saya lihat di sini. Namun penulis tetap pada posisi yang TIDAK membenarkan atau menyalahkan kedua argumen yang nampak berseberangan ini.

Bahwa ukuran Singapura kecil namun tetap bisa membangun infrastruktur tanpa masalah, adalah fakta. Ekonomi singapura sangat maju juga fakta. Dan pariwisata Singapura lebih maju dan diminati dibandingkan Bali juga kenyataan yang tak bisa diingkari begitu saja. Namun bukan berarti kita harus meniru Singapura. Bagimanapun juga, karakter Bali berbeda dengan Singapura (baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanannya.)

Di sisi lainya, keunggulan pariwisata Bali terletak pada faktor budaya juga fakta. Bahwa kita belum memiliki teknologi—yang mampu mengelola lingkungan hidup dengan baik—juga fakta. Namun bukan berarti samasekali tak ada yang bisa dipelajari dari Singapura. Mestinya kita bisa belajar dari mereka mengenai cara MENGUBAH “hambatan ruang sempit” menjadi keunggulan, bukan malah menjadi polemik yang membuat kita kian kerdil.

Hemat penulis, mengkampanyekan ukuran Bali yang kecil SANGAT (dan selalu) PERLU. Terutama ketika para pengambil kebijakan (Bupati dan Gubernur) terlihat mulai mengabaikan faktor ini. Tujuannya, untuk mengingatkan para pembuat kebijakan agar berhati-hati dalam membangun; jangan sampai pulau yang kita cintai ini menjadi rusak gara-gara ‘salah-urus.’

Yang kurang pas adalah bila ukuran Bali yang kecil dijadikan alasan untuk berpolemik, bertengkar, berdebat, saling menjatuhkan, menguras tenaga, biaya dan waktu, hanya untuk mempertahankan ego masing-masing.

Fenomena menghamburkan waktu, tenaga, dan sumberdaya untuk berpolemik bukan sesuatu yang baru di negara yang konon kaya sumberdaya alam dan budaya ini. Apa akibatnya? Tak ada pembangunan. Yang ada hanya polemik-demi-polemik, perseteruan-demi-perseteruan, pepesan kosong-demi-pepesan kosong, sepanjang tahun, dari tahun ke tahun.

Sementara negara tetangga yang tak punya kekayaan alam dan budaya, fokus membangun, menggunakan setiap waktu dan tenaga yang mereka miliki untuk membangun (bukan untuk berpolemik). Hasilnya? Makin tinggi GDP nya, makin sejahtera masyarakatnya, makin tinggi kepercayaan diri warganya, makin mampu bersaing di kancah regional maupun global.

Tentu. Bali bagian dari Indonesia. Partai politik yang ada di Indonesia ada juga di Bali. Tata pemerintahan yang ada di Indonesia ada juga di Bali. Budaya berpolemik Indonesia mewabah juga di Bali. Budaya menghamburkan waktu, tenaga dan sumerdaya, juga diadopsi di Bali. Pulau yang dahulu dikenal beriklim (politik) sejuk kini berubah menjadi pulau yang panas dengan berbagai macam demo dan unjuk rasa ala Jakarta dan Makassar.

Betul, Bali tidak perlu menjiplak Singapura atau negara lainnya. Namun bisa belajar dari mereka bagaimana caranya mengelola perbedaan pandangan, bagaimana caranya mengkonsolidasikan diri, bagaimana caranya menyatukan langkah, sehingga bisa mengubah ‘hambatan ruang sempit’ menjadi ‘keuanggulan’ bagi Bali.

Ukuran Bali yang kecil mestinya membuat penghuninya sadar bahwa membangun Bali itu tidak lah mudah. Perlu pertimbangan, study dan kajian yang sangat-sangat terencana untuk menjalankan program pembangunan. Dan untuk menjalankan itu butuh waktu, tenaga, biaya, terutama sekali kekompakan, yang ekstra lebih jika dibandingkan dengan daerah lain yang berukuran luas. Lalu, apa jadinya jika para pemangku kepentingan di Bali tak pernah kompak? Apa jadinya bila waktu, tenaga dan sumberdaya yang terbatas ini dihabiskan hanya untuk berpolemik tanpa ujung berbulan-bulan?