Denpasar – Kepolisian Negara  Republik Indonesia (Polri)bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Polri.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dengan Kapolri Jenderal (Pol) ListyoSigit Prabowo dan disaksikan langsung Deputi BidangPolhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto beserta Deputi BidangInvestigasi Agustina Arumsari dan Inspektur PengawasanUmum (Irwasum) Polri, Komjen Agung Budi Maryoto.

“Lewat kerjasama dari kedua belah pihak ini, BPKP akanmemberikan dukungan dalam tata kelola yang baik, manajemen pengawasan dan keuangan, peningkatan kinerjalayanan publik, dan percepatan pemberantasan tindak pidanakhusus,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kamis(17/3).

Ateh menyebut, nota kesepahaman ini menjadi wujudkomitmen BPKP dalam mendukung Polri dalam menjalankanprogram atau kebijakan strategis pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu kata Ateh, BPKP juga akan terus berperan dalampengembangan SDM auditor di lingkungan Polri yakni, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan InspektoratPengawasan Daerah (Itwasda).

“Sinergi antara BPKP dan Polri sudah terjalin lama dan kedepan kerjasama yang sudah terjalin dapat meningkatkanefektivitas dan memperluas area pengawalan akuntabilitaskeuangan negara,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal (Pol) ListyoSigit Prabowo mengatakan, sinergi antara Polri dan BPKP telah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak.

Selain itu, nota kesepahaman antara Polri dengan BPKP inimerupakan wujud komitmen bersama antara Polri dan BPKP untuk saling bekerjasama sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperkuat tata kelola yang baik di lingkunganKepolisian.

“Kami mengapresiasi BPKP yang telah banyak membimbingkami dalam hal tata kelola dan akuntabilitas Polri. Untuk itumari kita laksanakan join audit yang telah disepakati,” ucapnya.