Jembrana-Pemerintah Kabupaten Jembrana komit memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi Sekeha Makepung.

Komitmen itu diwujudkan dengan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa).

Kolaborasi itu diejawantahkan dengan penyerahan  kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada 150 orang dari sekeha makepung.

Penyerahan tersebut dilakukan disela-sela acara Pembangunan Sirkuit All in One Desa Pengambengan.

Lokasi tersebut diproyeksikan menjadi daya tarik wisata di Jembrana. Karena selain sebagai lintasan makepung, sirkuit ini juga dijadikan lokasi berbagai pementasan kesenian.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Jembarana, I Gusti Putu Irany mengemukakan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

"Oleh karena itu, kami senantiasa mendorong kepesertaan BPJAMSOSTEK di wilayah Kabupaten Jembrana  khususnya pekerja informal yang rentan terhadap risiko pekerjaannya, seperti nelayan, petani, pedagang, pramuwisata hingga pengemudi online," katanya dalam siaran pers yang diterima Kabar Dewata Senin (9/1/2023). 

"Kami berharap dapat menambah jangkauan layanan BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih luas, dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat pekerja, seperti petani, nelayan, dan pedagang. Sehingga pekerja dapat memperoleh perlindungan atas jaminan perlindungan kerjanya," lanjut I Gusti Putu Irany.

Irany menjelaskan, agar dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja dapat mendaftarkan melalui Agen Perisai, kanal layanan yang telah bekerjasama, seperti kantor pos/agen pos, gerai Indomaret, Alfamart, dan channel perbankan dengan membayar iuran mulai Rp16.800 per bulan.

Ia menyampaikan, BPJAMSOSTEK senantiasa hadir memberikan perlindungan bagi para pekerja dari berbagai risiko pekerjaan mulai dari PHK, kecelakaan kerja hingga kematian.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar seluruh pekerja yang ada di Bali menjadi peserta BPJAMSOSTEK sehingga terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan tersebut.

"Tidak hanya pekerja yang bekerja di perusahaan atau instansi, para pekerja di sektor informal pun bisa mendapatkan perlindungan/manfaat program BPJAMSOSTEK. Iuran yang paling murah hanya Rp 16.800 per bulan sudah mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian," tegasnya. 

Sementara itu Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno berharap, kerjasama dengan seluruh stakeholder dapat merangkul seluruh potensi ekonomi serta tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan secara berkeadilan.

Dikatakan, seluruh lini memiliki risiko yang sama, baik dari sisi pekerjaan, maupun kerentanan sosial akibat hilangnya pencari nafkah. 

"Di Bali masih ada beberapa desa yang belum mendaftarkan kepesertaan, itu yang kami sasar. Tentu setelah itu kesadaran masyarakat di wilayah masing-masing, tentu kita akan bekerjasama dengan perbekel-perbekel ini untuk menyamakan manfaat," ucapnya. 

Ia menjabarkan, desa di seluruh Indonesia termasuk Bali memiliki potensi kepesertaan mandiri. 

"Seperti petani sedang mencangkul, kena cangkul atau kena petir, ini yang masih belum menjadi kesadaran bersama, bahwa setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan. Tidak hanya orang yang bekerja di kantor, tetapi orang yang bekerja di sektor-sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang, ojek yang ada di lingkungan tersebut, semuanya bisa mendapatkan perlindungan," paparnya. 

"Sesuai dari strategi BPJS Ketenagakerjaan, menjadikan ekosistem desa sebagai tulang punggung kepesertaan," pungkasnya.