Gubernur Bali Mangku Pastika mendesak Forum Perencanaan Pendapatan Daerah yang dihadiri oleh unit kerja penghasil di lingkungan Pemprov Bali bekerja keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Meski untuk menggaji pegawai anggaran Pemprov masih cukup, tapi Pemprov masih menyimpan tugas besar untuk mensejahterakan masyarakat. “Ada 20.000 rumah tidak layak huni yang harus dibangun,  berarti harus ada duit, cari segera itu sehingga dengan uang itu kita bisa memperluas cakupan JKBM,  peningkatan Bantuan Desa Pekraman / Subak dan progam lainnya, “ ujarnya. Untuk itu Gubernur minta forum yang diselenggarakan ini dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Demikian disampaikan Gubernur Pastika saat membuka Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 di Kuta.

Menurut Pastika pendapatan  Pemprov. mengandalkan  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dipihak lain kita akan merancang  

zero growth pertumbuhan kendaraan bermotor di Bali yang  kondisinya  krodit dan macet  sehingga kita harus memutar otak untuk mencari sumber-sumber pendapatan lainnya. “ Kalau perlu  segera kaji  revisi Pergub atau Perda tentang retribusi dalam meningkatkan pendapatan  ini “, ujarnya. Saya kira pendapatan dari retribusi sangat kecil kontribusinya kepada PAD kita, seperti Ijin Penangkapan Ikan dan yang lain. “ Bila perlu kita terapkan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor  di Bali karena mereka memakai jalan lebih banyak, memakai bensin lebih banyak. Jadi harus dibahas pada  forum ini“,  imbuhnya.  Lebih jauh Pastika menguraikan selain meningkatkan  pendapatan cara lainnya harus menekan pengeluaran yang tidak perlu  melalui pengelolaan anggaran yang  efektif dan efesien. “Misalnya forum semacam ini jangan lagi diselenggarakan di hotel berbintang, cukup dikantor saja, biayanya gratis, “ ujarnya.  Juga pemanfaatan aset harus efektif dan efesien. Barang-barang daerah yang sudah semi rusak dan rusak dihapus saja sehingga sehingga tidak membebani anggaran. Bila perlu SKPD terkait di

merger sehingga dapat menekan biaya operasional. Intinya kita cari sumber sebanyak-banyaknya untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Jangan cepat berpuas diri, tidak ada yang mudah semua perlu kerja keras dan tidak akan berhenti sampai disini, sehingga dengan demikian uang tadi benar-benar untuk mempercepat program-program pengentasan kemiskinan menuju Bali Mandara, Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. Demikian tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali I Wayan Suarjana, SE, MT menyampaikan forum ini bertujuan menggali potensi dalam rangka membuat target Pendapatan Tahun 2015 secara maksimal dan realistis. “ Semakin besar pendapatan yang mampu digali tentu  diharapkan dapat lebih mensejahterakan masyarakat“, ujarnya. Mengenai penerapan Pajak Progresif yang diminta Bapak Gubernur segera akan dilaksanakan. Sistemnya  akan disusun dulu  dan masih dalam proses pengerjaan. Apabila pajak ini diberlakukan diharapkan mampu menambah pendapatan sekitar 5 s/d 7 Persen. Imbuhnya. Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 berlangsung dari tanggal 5 s/d 7 Maret 2013 yang diikuti oleh unit kerja selaku Penghasil dilingkungan Pemprov. Bali, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, RSU Puri Raharja, RS. Indra, RS Jiwa dan Perusahaan daerah lainnya. Sebelum dilaksanakan forum ini telah didahului  pelaksanaan pra forum bersama Komisi II DPRD Provinsi Bali dan TAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah ) Provinsi Bali sebagai pembahas yang dilakukan pada 27 Januari 2013