Bali menjadi barometer kepariwisataan Tanah Air.  Bahkan Pulau Dewata selama ini disebut menjadi etalase Indonesia.

Di tengah predikat mentereng itu, kepariwisataan Bali menghadapi tantangan tidak ringan. Mulai dari ulah wisatawan mancanegara hingga tindak tanduk "investor" yang mengarah pada disrupsi.

Terakhir, pesta kembang api oleh salah satu Beach Club di kawasan Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung. Ironisnya, pesta kembang api berlangsung saat umat Hindu menggelar upacara keagamaan. 

Berbagai pihak angkat bicara dan mengecam kejadian tersebut. Salah satu respon datang dari Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih. 

Tokoh muda yang akrab disapa Ajus Linggih itu menyuarakan pentingnya Bali memiliki aturan formal dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) yang memproteksi adat dan budaya. Regulasi itu idealnya mengharuskan persetujuan dari desa adat sebelum izin keramaian diterbitkan. 

"Tujuannya adalah untuk melestarikan adat istiadat serta budaya Bali yang menjadi identitas masyarakat setempat," ucapnya Selasa (22/10/2024). 

Menurut Ajus, langkah ini perlu diambil untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Bali tidak mengganggu nilai-nilai adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Ia pun menegaskan perlu adanya regulasi dari pemerintah daerah yang mengkomplemen aturan dari polri mengenai izin keramaian.

"Pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan mendukung keberlanjutan adat istiadat ini," tegasnya. 

"Jika aturan ini dilanggar, sanksi tegas akan diberlakukan, mulai dari denda hingga pencabutan izin," sambung Ketua Umum BPD HIPMI Bali itu. 

Ajus berpandangan, langkah tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan antara tradisi dan modernitas yang berkembang di Bali. Terlebih ia tidak memungkiri, kini marak acara komersial yang sering kali kurang memperhatikan nilai-nilai lokal.

"Ke depan para pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan di Bali harus mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Bali, bukan sebaliknya," tutup politisi Partai Golkar tersebut.