Kepengurusan BPD HIPMI Bali Masa Bakti 2020-2023 dikukuhkan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (29/6/2021).

Kabinet' BPD HIPMI Bali dilantik Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H. Maming.

Mardani dalam sambutannya menyampaikan sejumlah permasalahan selama pandemi Covid-19. 

Salah satunya soal kesulitan pengusaha dalam mencari tambahan permodalan di perbankan.

"Di Bali kan rata-rata anak-anak HIPMI bisnisnya travel, dan hotel. Dimana di tahun 2020 kemarin, ada aturan untuk kelonggaran biaya agunan untuk pinjaman di bank. Untuk tahun 2021, karena ada aturan OJK, dimana yang mendapatkan kelonggaran di tahun 2020, maka dia tidak bisa mendapatkan kelonggaran di tahun 2021," katanya usai melantik kepengurusan BPD HIPMI Bali, Selasa (29/6/2021).

"Tapi dari OJK, lagi dirumuskan bagaimana bisa tetap mendapatkan kelonggaran sampai tahun 2022, dan tidak menjadi permasalahan dalam aturan OJK itu," sambungnya. 

Gubernur Bali, Wayan Koster pada kesempatan yang sama mengaku, telah membicarakan permasalahan itu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK diakui akan segera merevisi aturan tentang grace period restrukturisasi kredit. 

"Perpanjangan grace period pinjaman. Karena Peraturan OJK itu berakhir Maret 2022. Kawan-kawan meminta, Pak Gub, untuk Bali, Maret 2022 belum pulih. Kita belum bisa bayar cicilan pinjaman. Kalau bisa diperpanjang. Oke, saya sudah bicara, dan pada tanggal 7 Juni 2021, dan Ketua OJK merevisi aturannya, dalam waktu dekat," bebernya. 

Koster pun menyampaikan kabar gembira lain bagi para pengusaha di Bali. 

Kabar gembira itu berupa rencana pengucuran dana hibah pariwisata. 

Politisi PDI Perjuangan itu mendesak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mencairkan dana hibah di bulan Juli 2021. 

"Hibah pariwisata ini oke. Dan akan saya dorong terus. Ini tugas saya. Kalau urusan berkomunikasi, berdialog, berkoordinasi, saya punya tanggung jawab," ucapnya. 

"Karena kewenangannya disana. Kalau seandainya saya punya kewenangan, sekarang saya buatin. Tetapi saya kan tidak punya kewenangan. Lambatnya disitu, tidak tahu lambatnya kenapa. Apa uangnya belum ada atau bagaimana," lanjutnya.

Sementara dalam pelantikan tersebut, Agus Pande Widura dikukuhkan sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali Masa Bakti 2020-2023. 

Selain itu, turut dilantik Sekretaris Umum BPD HIPMI Bali I Made Yoga Adiputra, Bendahara Umum BPD HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih dan seluruh ketua kompartemen.  

Tak sebatas itu, HIPMI Bali juga meluncurkan dua program baru unggulan, yaitu HIPMI Bali Goes To Desa, dan Belanja di Teman. 

Ketua Umum BPD HIPMI Bali Masa Bakti 2020-2023, Agus Pande Widura berharap, kedua program baru ini dapat mendongkrak perekonomian Pulau Seribu Pura yang tengah terpuruk. 

"Ini salah satu jalan untuk membuka lebih banyak lagi bidang usaha selain pariwisata, agar ke depannya masyarakat Bali tidak terlalu bergantung dalam bidang usaha pariwisata," pungkas Mantan Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Bali itu.