Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus berupaya memfasilitasi sejumlah UMKM yang menjadi binaannya dan mitra terkait untuk terhubung dalam platform pemasaran digital. 

Melalui program on boarding UMKM, Bank Indonesia memfasilitasi sejumlah UMKM untuk terhubung dalam platform pemasaran digital, baik melalui conversational commerce maupun marketplace dan akses keuangan digital melalui fintech.

UMKM merupakan penopang perekonomian dengan jumlah mencapai 482 ribu, yang mampu berkontribusi hingga 83,27 persen terhadap PDRB Bali. 

“Namun, dengan adanya covid-19, hampir seluruh UMKM di Bali mengalami penurunan kinerja penjualan.Untuk itulah, Bank Indonesia (BI) mengambil berbagai strategi kebijakan untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19 kata Deputi Direktur BI Bali Donny Heatubun, didampingi Kepala Tim Implementasi KEKDA BI Bali, Beny Okta Tutuarima, pada acara Capacity Building Media BI Bali yang mengambil topik “Pengembangan UMKM di Wilayah Kerja KPwBI Provinsi Bali”,di Sanur, Rabu (29/9/2021) .

UMKM juga difasilitasi platform transaksi pembayaran digital, seperti internet banking, standardisasi jasa sistem pembayaran berbasis uang elektronik, hingga pemanfaatan QRIS dalam transaksi UMKM sehari-hari.

Hal ini terutama terjadi bagi UMKM yang belum memanfaatkan media sosial, website ataupun digital untuk saluran pemasarannya sehingga pemasaran masih berada di tingkat lokal saja. 

“Untuk itu, sekarang lah saatnya untuk melakukan transformasi digital agar UMKM dapat bangkit kembali bahkan maju melesat,” jelasnya. 

UMKM yang sudah terdigitalisasi dengan QRIS tersebut baru mencapai 32,91 persen dari total UMKM yang ada di Bali.

Donny mengakui ada tiga persoalan klasik yang dialami oleh UMKM. Ketiganya adalah permodalan, kualitas produk termasuk bahan baku dan kemasan, serta pemasaran.

Donny menyampaikan membina dan membimbing ratusan UMKM untuk bisa bankable dan terhindar dari jeratan rentenir. Caranya yakni bagaimana melakukan pembukuan serta perizinan yang diperlukan untuk bisa mengakses lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

Dalam hal kualitas produk, katanya, UMKM perlu pendampingan dari sisi keterampilan (skill). Ini sudah banyak dilakukan oleh kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah.

Sementara untuk pemasaran, tegasnya, UMKM wajib melakukannya secara online sesuai dengan tren saat ini. Selain jangkauannya sangat luas, pemasaran online tak memerlukan tempat atau toko. “Ini tentu bisa mengurangi biaya tempat,” imbuhnya.