Pimpinan daerah dari sembilan kabupaten/kota di Bali menjalani tahapan wawancara kandidat Paritrana Award tahun 2024. Berbagai variabel menjadi dasar penilaian.

Di antaranya keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Paritrana Award 2024 juga menilai komitmen pelaku usaha dan pemerintah desa. 

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menyampaikan, pihaknya konsisten mendukung suksesi program jamsostek. Konsistensi itu terjabar dalam berbagai program yang dijalankan. 

"Baru-baru ini program Pemerintah Kota Denpasar mencanangkan program inovasi keberpihakan atau perlindungan terhadap pekerja rentan, contohnya seperti petani, nelayan, seniman, itu diperhatikan," katanya kepada wartawan di sela-sela tahapan wawancara Paritrana Award 2024, di Denpasar, Senin (19/2/2024). 

Alit Wiradana menjelaskan, pelaksanaan komitmen terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan diintegrasikan dengan program smart city. Program itu salah satunya melalui sistem pendataan pekerja secara berjenjang berbasis banjar/dusun. 

"Jadi semua terlibat, OPD, pengampu itu terlibat semua. Misalnya OPD pertanian, apa tugasnya. Ada petani yang belum masuk di BPJS Ketenagakerjaan, itu lah intervensinya," ungkapnya. 

"Termasuk juga nelayan, termasuk seniman dan sebagainya. Kita harapkan agar semua itu tercover," lanjutnya. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Cep Nandi Yunandar di tempat yang sama menyambut baik komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan.  Komitmen itu diakui berimplikasi positif terhadap tingkat coverage kepesertaan di Pulau Dewata. 

"Kami di Denpasar ini membawahi 4 kabupaten/kota. Tidak hanya Denpasar saja, tetapi ada Buleleng, Jembrana, Badung dan Tabanan. Dari empat kabupaten yang di bawah kami juga menyampaikan bentuk kesadaran seperti apa dari masing-masing pemerintah untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya. 

"Jadi inisiatif strategis apa atau pun inovasi apa untuk dapat memaksimalkan coverage yang ada di masing-masing kabupaten/kota," sambungnya. 

Khusus di Denpasar, Cep Nandi menilai, progress universal coverage sudah berjalan dengan baik. Guna mendukung itu, Pemkot Denpasar menggelontorkan subsidi untuk proses akuisisi 3.000 pekerja rentan. 

"Semuanya itu didukung dengan regulasi dari mulai Peraturan Pemerintah, terus Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, surat edaran, itu berjenjang. Dan kita di BPJS Ketenagakerjaan mengawal, mengimplementasikan, berkolaborasi dengan semua stakeholder," sebutnya. 

Cep Nandi berharap, Paritrana Award menjadi stimulus bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk lebih peduli terhadap program jamsostek. Ia menyampaikan, Paritrana Award tahun ini lebih fokus pada upaya pemerintah daerah memproteksi pekerja bukan penerima upah (BPU). 

Terkhusus di Bali, Cep menyampaikan masih banyak menyimpan potensi pekerja rentan yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. 

"Target tahun ini secara keseluruhan hampir 433.000 pekerja formal dan informal," pungkasnya.