Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menjalani tahapan wawancara kandidat Paritrana Award 2024. Wawancara itu berlangsung di Denpasar, Senin lalu (19/2/2024).

Paritrana award merupakan inisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI). Anugerah ini diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha dan desa yang komit mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek).

Tamba memastikan komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan coverage. Cakupan yang dimaksud untuk pekerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah. 

"Memang kami di Jembrana kan investasinya tidak terlalu tinggi. Usaha mikro juga belum bertumbuh signifikan. Tentu kami berat memohon perlindungan tenaga kerja kepada perusahaan-perusahaan di Jembrana," ungkapnya saat ditemui wartawan.

"Tetapi di sisi lain, seperti perusahaan ikan dan juga pertamina (SPBU), minimarket sudah. Hanya UMKM yang masih kecil dan juga di koperasi. Karena masih banyak koperasi yang tidak stabil dan LPD yang belum stabil," lanjutnya. 

Tamba mengklaim, sejauh ini terjadi peningkatan 4% untuk coverage kepesertaan. Dikatakan, proporsi pekerja di Jembrana didominasi tenaga kerja bukan penerima upah atau pekerja rentan. 

"Angka cakupan kita 34 persen. Memang kita di bawah rata-rata dibandingkan kabupaten lain," bebernya.

"Target tahun ini kita bisa mencapai di angka 40 persen di akhir tahun. Mudah-mudahan ya," pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, Bali selama ini menjadi provinsi yang sangat aktif dalam mengakselerasi kepesertaan BPJAMSOSTEK. Itu terbukti dari cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan di Bali per Desember 2023 yang mencapai 1,027 juta jiwa. 

"Angka ini naik 36 persen dari angka tahun 2022 yakni 753.000 peserta aktif," katanya kepada wartawan. 

Tahun 2024, pihaknya bertekad untuk mengatrol pertumbuhan agar lebih tinggi. Salah satu cara yakni dengan memberikan Paritrana Award. 

Paritrana Award adalah penghargaan yang diinisiasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI). Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). 

"Dan tahun ini ada kriteria baru yaitu desa. Desa yang secara aktif memberikan perlindungan untuk tenaga kerja di desanya," jelas Kuncoro. 

Kuncoro lebih lanjut menjelaskan, coverage di Bali sejauh ini 39,41%. Angka itu sudah mencakup tenaga kerja penerima upah (PU) maupun pekerja bukan penerima upah (BPU).