Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua (Banuspa)mencatat pembayaran klaim selama Januari sampai Juli tahun 2022 mencapai lebih dari Rp1.441.162.671.653.51 triliun dengan 99.728 kasus. 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Kuncoro Budi Winarno mengatakan "selama pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa memang mengalami peningkatan pembayaran klaim JHT. 60,82% dari Total Klaim JHT adalah mengundurkan diri. Kemudian jumlah terbanyak kedua adalah dengan sebab klaim Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 21,72% dari total klaim JHT atau sebanyak 20.405 kasus. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk di verifikasi kembali peserta dengan status PHK karena terkait manfaat JKP " ungkapnya dalam siaran persnya (30/8/2022). 

Rincian Januari sampai  dengan Juli 2022, BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa telah membayarkan JHT sebanyak 93.598 klaim, dengan nilai Rp 1.347.295.375.009.6 Triliun lebih.

JKK sebanyak 3361 klaim dengan nilai Rp31  miliar lebih, JKM sebanyak 1777 klaim dengan nilai Rp57 miliar lebih.

Sedangkan JP sebanyak 874 klaim dengan nilai Rp4 miliar lebih dan JKP sebanyak 118 klaim dengan nilai Rp378 juta lebih.

Kuncoro Budi Winarno mengatakan peserta BPJAMSOSTEK, selain mendapatkan manfaat pokok (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua,  Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan) keluarga yang menjadi ahli waris juga mendapat manfaat lain berupa beasiswa yang diberikan kepada anak dari peserta yang meninggal dunia.

"Beasiswa ini diberikan per tahun, untuk jenjang TK/SD Rp1,5 juta, jenjang SMP sebesar Rp2 juta, jenjang SMA sebesar Rp3 juta dan untuk jenjang perguruan tinggi sebesar Rp12 juta," jelasnya. 

"Kalau dihitung uang yang disiapkan beasiswa untuk anak pekerja itu, maksimal sebanyak Rp174 juta untuk dua orang anak pekerja yang mengalami musibah," imbuh Kuncoro.

Pada Tahun 2022, kata Kuncuro  BPJAMSOSTEK mengusung tema "Adaptif dan Solutif".Adaptif telah ditunjukkan dengan menerapkan layanan daring Lapak Asik (Layanan tanpa Kontak Fisik) untuk mengakomodasi pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), meski dalam kondisi pembatasan aktivitas ketat.

Kemudian JMO (Jamsostek Mobile) juga menjadi salah satu terobosan yang adaptif dan solutif, mengikuti tuntutan zaman dengan menawarkan berbagai kemudahan bagi para peserta.

Melalui JMO, peserta dapat mengakses layanan BPJAMSOSTEK dimanapun dan kapanpun, mulai dari pengecekan saldo JHT hingga pengajuan klaim JHT secara daring.

Sebelum ada fitur pencairan saldo JHT pada aplikasi JMO, pengajuan klaim JHT ditargetkan dapat selesai dalam kurun waktu tujuh hari kerja. Setelah adanya JMO, pencairan dana JHT peserta dapat dilakukan hanya dalam waktu beberapa menit saja.

Kuncoro mengemukakan, pihaknya terus mendorong agar semakin banyak sektor informal dan formal yang tidak berstatus ASN menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kuncoro juga menyampaikan Intruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan menjadi peserta maka bisa memeroleh manfaat yang luar biasa, baik itu pekerja di sektor formal maupun informal,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya rutin mensosialisasikan mengenai manfaat program BPJAMSOSTEK khususnya bagi tenaga informal agar dapat terlindungi dari berbagai risiko pekerjaannya.

Ia juga mendorong bagi pemberi kerja baik swasta maupun pemerintah daerah yang mempekerjakan tenaga non-ASN agar dapat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJAMSOSTEK.

"Dari sisi kepesertaan, di tahun ini juga kami fokus pada kepesertaan mandiri/bukan penerima upah (BPU). Selama ini masyarakat hanya tahu bahwa yang bisa menjadi peserta hanya yang bekerja di perusahaan saja. Padahal BPJAMSOSTEK telah menyiapkan program untuk kategori pekerja mandiri. Dengan manfaat yang sama, pekerja mandiri juga dapat terlindungi dari segala risiko pekerjaan yang bisa dialami oleh para pekerja,'' pungkasnya.