Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen kuat mendukung suksesi program kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Dukungan itu diwujudkan dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi agen Perisai. 

Ketika menjadi agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), Bumdes dimungkinkan melakukan akuisisi peserta, pembayaran iuran, dan pengurusan klaim. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina menyampaikan, pihaknya sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. 

Terlebih program ini linier dengan canangan pemerintah pusat. 

Pemerintah Provinsi Bali sadar, program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi upaya akselerasi pengentasan kemiskinan. 

"Jadi sasarannya kan, ini untuk mempersiapkan bagaimana masyarakat untuk mempersiapkan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dengan jaminan sosial ini, sesungguhnya memberikan jaminan kepada masyarakat untuk bisa mengatasi keberlanjutan, ketika ada masalah," katanya kepada wartawan disela-sela Rapat Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan  Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Forum Bumdes, dan Forum Perbekel se-Provinsi Bali, Kamis (29/12/2022).

"Tentu di dalam melaksanakan atau mempercepat progres kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini harus mendapat dukungan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa. Di desa sangat dibutuhkan dukungan semua pihak," imbuhnya. 

Dukungan itu mencakup keikutsertaan Bumdes dalam menyukseskan program ini. Bumdes sebagai lembaga ekonomi desa, berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Kita berharap, peran Bumdes juga sebagai agen, menjadi unit usahanya nanti. Bahwa proses pendaftaraan, keikutsertaan atau klaim, itu bisa dilakukan oleh Bumdes di masyarakat desanya masing-masing," katanya. 

Pemprov Bali mendorong kerjasama Bumdes sebagai unit usaha BPJS Ketenagakerjaan. 

Pengembangan itu diakui menjadi peran aktif Bumdes dalam mendorong suksesi program pemerintah.

Selain mendukung program pemerintah, kerjasama komprehensif melalui keagenan Perisai, dipastikan memberikan manfaat sosial dan finansial bagi Bumdes. 

"Jadi kita di Bali sudah ada 500 lebih Bumdes yang bisa kita gerakkan untuk menjadi agen Perisai. Sebenarnya unit usaha Bumdes ini, mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini dikelola Bumdes, diserahkan kepada desa sebagai pendapatan," sambungnya. 

 Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Opik Taufik  mengemukakan, desa adalah sumber potensi menggenjot kepesertaan dari pekerja bukan penerima upah (BPU) atau informal. 

Ia berharap, ke depan Bumdes melakukan berbagai upaya strategis dalam mendukung percepatan akuisisi kepesertaan. 

"Jadi Bumdes ini akan tawarkan, kalau misalnya memang mereka mau menjadi agen Perisai kami, kami akan akuisisi mereka sebagai Perisai. Sehingga masyarakat bisa langsung mendaftar melalui Bumdes," katanya. 

"Jumlah Bumdes ada 615. Jadi sudah ada kerjasama sebetulnya selama ini dengan beberapa Bumdes, dan sudah ada yang menjadi agen Perisai kami," imbuhnya.

Jumlah yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 130 Bumdes.Sedangkan yang sudah menjadi agen Perisai sebanyak 87 Bumdes dengan akuisisi 350 pekerja informal pada tahun 2022. 

"Bumdes untuk wilayah Bali Denpasar, ada dua di Kuta, satu di Amlapura, dan  lima di Jembrana," paparnya. Opik lebih lanjut menyampaikan, potensi akuisisi kepesertaan dari pekerja di Bumdes sebanyak 477. 

"Kemudian kalau baru 87 yang menjadi Perisai, berarti sisanya masih menjadi potensi untuk kita jadikan mereka agen Perisai di desa-desa," bebernya.

"Januari 2023 akan kita gas. Jadi semua institusi, lembaga, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat kita akan berdayakan untuk mengedukasi dan menyosialisasikan program ini kepada masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Forum Bumdes se-Provinsi Bali, I Nyoman Ariana pada kesempatan yang sama mengaku siap mendukung penuh BPJS Ketenagakerjaan. 

"Harapan kita ke depan adalah bagaimana BPJS Ketenagakerjaan itu menyosialisasikan, bukan hanya di provinsi, namun kita yang memiliki jejaring ke bawah, ada di kabupaten, alangkah baiknya ini disosialisasikan langsung ke kabupaten, karena otonomi sekarang ada di tingkat kabupaten/kota," ucapnya. 

"Bumdes yang ada itu mayoritas ada di tingkat kabupaten/kota. Sehingga apa yang merupakan program dari BPJS Ketenagakerjaan ini dapat seyogyanya berlanjut dan berkesinambungan, artinya tidak putus hanya sekali, dua kali pertemuan," lanjutnya. 

Disinggung minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari unsur Bumdes, Ariana mengemukakan, sejauh ini peserta Bumdes baru ditataran pengurus.

Sedangkan anggota belum banyak yang tercover BPJS Ketenagakerjaan.

"Kenapa? Pendapatan mereka, apalagi yang di daerah pelosok, penghasilannya masih naik turun, jauh daripada yang kita harapkan," ungkapnya.