Kabardewata.com

Ekonomi

Dampak Revolusi Industri 4.0, Kemenaker Gelar Tripartit Nasional Di Bali

Kategori Ekonomi, October 08, 2018, Dilihat sebanyak 35 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Revolusi industri 4.0 yang dimotori inovasi otomasi, super computer, robot, artificial intelligence dan modifikasi genetik telah membawa perubahan diberbagai bidang, salah satunya memunculkan ekonomi berbasis digital.  

Bila mampu memanfaatkan potensi ekonomi digital dengan sebaik-baiknya, maka Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia, mengingat tingginya pengguna jaringan internet di tanah air yang menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 mencapai sekitar 143 juta penduduk. Pemanfaatan teknologi digital turut berdampak positif dalam mendorong tumbuhnya generasi milenial menjadi pemimpin dalam e-commerce, startup dan pengembangan ekonomi digital lainnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia menggelar Forum Hubungan Industrial bertajuk Penguatan Dialog Sosial Menghadapi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. Pertemuan yang berlangsung di Sanur, Senin (8/10/2018) itu mempertemukan unsur tripartit nasional meliputi pemerintah, dunia usaha dan industri serta serikat pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri kepada wartawan menjelaskan, Forum Hubungan Industrial merupakan kegiatan untuk menghimpun masukan, solusi sekaligus meningkatkan dialog sosial diantara tripartit nasional. Salah satu isu yang diperbincangkan adalah dampak yang timbul akibat revolusi industri 4.0.

"Nah ini namanya forum hubungan industrial 2018, dimana kita mempertemukan antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk membahas isu-isu kontemporer dibidang ketenagakerjaan, termasuk tantangan revolusi industri 4.0 kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja skill, kaitannya dengan perubahan pola hubungan kerja yang tentunya juga ini menuntut terobosan dari pemerintah, dari dunia usaha maupun dari serikat pekerja," kata pria kelahiran Semarang, 06 Juni 1972 tersebut.

Forum Hubungan Industrial diharapkan Hanif menghasilkan pemetaan seluruh tantangan yang bakal muncul. Mapping itu diakui untuk mengantisipasi berbagai hal yang timbul ditengah revolusi industri 4.0.

"Ya setidaknya ada pemetaan yang lebih baik terhadap tantangan dari revolusi industri 4.0 ini, kaitannya nanti dengan masalah-masalah hubungan industrial, misalnya soal hubungan kerja, lalu masalah PHK, soal kemitraan, pengupahan, seperti apa sih kira-kira nanti kalau industrinya berubah gara-gara perkembangan teknologi atau penggunaan teknologi informasi," ujar mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Menteri Ketenagakerjaan mengatakan selama ini belum ditemui masalah krusial tripartit, utamanya diantara dunia usaha dan pekerja. Salah satu indikator adalah penurunan kasus hubungan industrial.

"Cuma yang kita diskusikan ini adalah tantangan masa depannya. Tantangan masa depan misalnya hubungan kerja sekarang ini kan banyak tidak clearitu, ada yang disebut mitralah, ada yang disebut inilah, teman-teman di media misalnya ada macam koresponden, stringer itu gimana coba. Nah seperti itu kan harus didiskusikan, dicarikan solusinya agar perlindungan terhadap tenaga kerja kita ini tetap bisa dilakukan secara optimal," tegasnya.

Hanif mengemukakan, salah satu masalah yang terjadi di Indonesia adalah kesiapan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0. Alasannya tidak sedikit tenaga kerja di tanah air hanya berlatang belakang pendidikan SD, dan SMP. Kemenaker mencatat, 58% dari 133 juta angkatan kerja di Indonesia hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

"Jadi Indonesia harus membangun, harus maju, harus sejahtera, modal dasarnya adalah 58% lulusan SD, SMP dari angkatan kerja kita, ini kan tantangan, bagaimana membuat mereka ini bisa dilengkapi dengan skill yang baik, mereka ini bisa produktif, membuat mereka ini bisa punya karir dalam pekerjaan, itu tantangan terbesarnya. Jadi suka tidak suka itu bahan baku kita, suka tidak suka Indonesia harus tetap maju, Indonesia harus sejahtera, begitu," pungkasnya.

"Makanya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bersama-sama juga dengan dunia usaha, dunia industri dengan teman-teman serikat pekerja dan elemen masyarakat sipil yang lain," imbuh Menteri Ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri. 


Sumber: Kabardewata.com

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image