Pertambahan Penduduk di Bali, Pemerintah Daerah Harus serius

Pertambahan Penduduk di Bali, Pemerintah Daerah Harus serius

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika meminta Pemerintah Daerah serius menangani pertambahan penduduk di Provinsi Bali. penduduk di Bali yang tidak terkendali agar ke depan tidak menjadi malapetaka untuk kita”, tegasnya 

Kecemasan Pastika akan laju pertambahan penduduk di Bali ini sangat beralasan karena didasarkan pada laporan Kepala BPS Provinsi Bali, Panusunan Siregar mengenai Desentralisasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Bali. Dalam laporannya, Panusunan menyatakan kenaikan laju pertumbuhan penduduk di Bali yang cukup signifikan yakni dari tahun 2000 sampai 2010 yaitu dari 3.146.999 jiwa meningkat menjadi  3.890.757 jiwa. Panusunan menambahkan hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat Bali pada usia produktif  (15-49 tahun) yang tidak semua mendapat pelayanan KB dan rendahnya penggunaan alat kontrasepsi di Bali yakni kurang dari 60% masyarakat yang sadar menggunakan alat kontrasepsi. 

Lebih jauh, Panusunan menambahkan akan berakibat naiknya Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) pada tahun 2007 hingga 2012 yakni 2,1 pada tahun 2007 2,3 pada tahun 2012, jadi bilamana ada 1 juta PUS di Bali maka akan ada sebanyak 2,3 juta anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu Bali pada masa produktifnya. Beranjak dari fakta tersebut, pihak BPS akan bekerja sama dengan BKKBN untuk mengenalkan program Perencanaan Kependudukan dan Keluarga Berencana berbasis Geographic Information Sistem (GIS). 

Dimana GIS ini adalah suatu sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang dapat menyimpan, mengelola, memanipulasi dan menganalisis data serta mengintregasikannya dengan data spasial (data geografis) sehingga objek atau atribut yang diamati dapat terlihat lebih visual. Data yang akan ditampilkan tersebut tersebut akan bagaikan kompas dan pelita sehingga akan membuat pemerintah lebih mudah untuk mengetahui kondisi kependudukan dan KB di Provinsi Bali serta penyebarluasan program Bali Mandara Jilid II. 

Sementara itu Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Humprey Apon MPA ,menyatakan bahwa  hal ini merupakan kerja sama pertama antara BPS dan BKKBN. Dalam sinergi dua instansi ini akan benar-benar menggarap program KB. Ia juga akan mencoba untuk mensosialisasikan dengan kabupaten/kota tentang keadaan KB saat ini sehingga desa bisa kembali mengintensifkan program KB. Dirinya meyakini, jika program KB ini berhasil tentunya juga akan memberikan kontribusi positif bagi program Bali Mandara Jilid II. 

Sedangkan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr Wendy Hartanto, MA mengharapkan dengan fakta dan target dengan sasaran yang tepat program ini bisa dimanfaatkan. Berkaitan dengan program Bali Mandara Jilid II, program terobosan ini bisa dimanfaatkan bagi penyebaran program bedah rumah ataupun program-program pengentasan kemiskinan yang lain, sehingga sekaligus bisa untuk pengendalian penduduk yang lebih baik lagi. 

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait