Kodam Udayana Ingatkan Para purnawirawan TNI Agar Netral Dalam Pilpres 2014

Kodam Udayana Ingatkan Para purnawirawan TNI Agar Netral Dalam Pilpres 2014
Kodam IX Udayana mengingatkan para purnawirawan atau pensiunan TNI agar netralitas prajurit dalam Pemilihan Presiden 2014 dikedepankan dan tidak terlibat dalam pusaran politik praktis. Kapendam menyampaikan beberapa hal yang urgen salah satu diantaranya adalah tentang Netralitas TNI dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Secara Institusi Pimpinan Kodam IX/Udayana telah menyampaikan dan mengintruksikan bahwa “ TNI netral dalam pemilu yang akan dilaksanakan 9 juli mendatang
 
Netralitas adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu berarti apa bila ada anggota TNI yang terlibat sudah barang tentu akan dikenakan sanksi secara tegas."Kami imbau jangan ada upaya menarik-narik kami karena bagi kami netralitas TNI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar," kata Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Arm. Wing Handoko di Denpasar
 
Kolonel Arm. Wing Handoko engindikasikan bahwa telah ada upaya dari para purnawirawan untuk menarik prajurit TNI yang masih aktif untuk mengarahkan ke calon presiden tertentu. "Kami sadari ada upaya menarik-narik TNI agar ikut ke dalam atau mengarahkan ke capres tertentu tetapi buat kami itu sudah basi," ujar Wing. 
 
 Wing Handoko meminta para pensiunan yang sudah menjadi masyarakat sipil baik di pusat maupun daerah untuk memberikan contoh yang baik bagi prajurit yang masih aktif. Ketika ditanyakan apakah purnawirawan yang ingin melibatkan prajurit TNI ke dalam pusaran politik praktis tersebut merupakan purnawirawan jajaran Kodam IX/Udayana, Wing menampik hal itu. 
 
"Di Bali tidak ada purnawairan yang berupaya menarik kami terlibat dalam politik praktis," tegasnya. Sementara itu terkait adanya isu yang menyatakan bahwa Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta yang tidak netral, pihaknya memastikan bahwa hal itu tidak terjadi di Bali. Lembaga tersebut bahkan akan memberikan sanksi tegas kepada para prajurit yang terbukti tidak mengindahkan instruksi atasan untuk netral dalam Pilpres.
 
 "Penindakan tegas berupa sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan baik disiplin tentara sampai yang lain tergantung kesalahan," ucapnya. Pihaknya bahkan telah membekali para prajurit TNI dengan buku saku yang memuat netralitas TNI yang diberikan sejak 2008
 
 
Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait