Kementerian KKP Bersama ESDM Bangun PLTS di 25 Pulau-Pulau Terluar

Kementerian KKP Bersama ESDM Bangun PLTS di 25 Pulau-Pulau Terluar

Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian ESDM membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 25 pulau-pulau terluar. Rido M Batubara, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan sebetulnya jumlah pulau terluar berpenduduk sebanyak 31 pulau, tetapi 6 pulau sudah dilayani PLN. 

KKP mencatat, kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur dasar di 31 pulau terluar membutuhkan dana total Rp2,4 triliun. Rencananya setelah pulau terluar berpenduduk, KKP akan meningkatkan fasilitas di pulau terluar tidak berpenghuni di seluruh Indonesia yang jumlahnya sebanyak 61 pulau

Lokasi pembangunan PLTS itu terdapat di Merauke, Alor, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, serta Natuna. Rata-rata pulau terluar di daerah itu tidak mendapatkan listrik untuk penerangan. Padahal, ketersediaan listrik sangat dibutuhkan masyarakat setempat untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Tenaga surya dipilih, lanjutnya, karena dinilai paling cocok diterapkan di pulau terluar. Dia menegaskan sebenarnya pembangkit tenaga mikro lebih cocok diadopsi, tetapi terkendala tidak tersedianya sumber energi seperti air terjun. 

"Tenaga angin bisa saja, tetapi sangat susah diandalkan. Bio massa bisa juga, sayangnya hanya dapat diterapkan di beberapa daerah tertentu yang ada ternaknya," tuturnya di Kuta, Bali

Pembangunan tersebut diharapkan mengatasi kekhawatiran ancaman berpindahnya penduduk pulau terluar ke negara lain, karena tidak mendapatkan layanan. Lebih lanjut dituturkan bahwa ketersediaan energi merupakan salah satu infrastruktur utama di pulau terluar, selain air, jalan raya, dan dermaga.

Sementara itu Kepala Sub-Direktorat Penyiapan Program di Direktorat Aneka Energi Terbaru Terbarukan Kementerian ESDM, Bambang Purwatmo menjelaskan bahwa PLTS tersebut memiliki umur hingga 20 tahun dengan daya menggunakan baterai yang tahan dalam jangka waktu dua hingga empat tahun. "Untuk itulah diperlukan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat," katanya.

Sedangkan untuk proyek mendatang, lanjut dia, saat ini dalam tahap evaluasi berdasarkan usulan dari pemerintah daerah dan Kementerian KKP Dana untuk pembangunan pembangkit energi di 25 pulau, dianggarkan oleh Kementerian ESDM senilai Rp250 miliar. Adapun kapasitas listrik yang dihasilkan dari satu PLTS kisaran 350 watt-400 watt.

Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak akan gratis mendapatkan listrik itu, tetapi dikenakan biaya yang akan digunakan untuk pemeliharaan. Kementerian juga menempatkan seorang pendamping untuk menjaga dan membantu masyarakat memeliharan PLTS.

"Pengalaman pemerintah, setelah dua tahun peralatannya rusak, biaya itu nanti akan dipakai untuk pemeliharaan bateri dll," jelasnya

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait