Kabardewata.com

Berita Utama

Penanggulangan Kemiskinan di Bali, TPKP Diminta Kedepankan Integrasi dan Sinkronisasi

Kategori Berita Utama, November 18, 2016, Dilihat sebanyak 159 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanggulangan secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengutamakan integrasi dan sinkronisasi dalam menjalankan fungsinya.  Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta disela-sela Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2016, di Ruang Rapat Cempaka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Denpasar 

Lebih jauh Ia juga menyatakan setelah dikeluarkannya Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pelaksanaqan  rapat koordinasi ini  merupakan momentum untuk membangun komitmen kebijakan dalam mensinergikan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Data PBDT sendiri memiliki legalitas sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 24/HUK/2016, sebagai data mikro dalam menyasar rumah tangga miskin.

 “Untuk Provinsi Bali sendiri terdapat sekitar 211.926 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Bali, sehingga kami harap semua program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali menggunakan PBDT tersebut sebagai data dasar dalam menentukan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan,” imbuhnya. 

Data yang dirilis BPS, yang menunjukan persentase Tingkat Kemiskinan di Bali mengalami penuruan tahun ini dari 5,25% menjadi 4,25%, Sudikerta meminta seluruh pihak jangan berpuas dulu atas pencapaian tersebut, tapi sebaliknya menjadikannya cambuk untuk meningkatkan kinerja dalam menanggulangi kemiskinan.

Sebelumnya Kepala Bappeda Pemprov Bali Putu Astawa melaporkan jika pelaksanaan rakor sebagai upaya Pemprov untuk segera menuntaskan kemisikinan di pulau dewata di mana Wagub Sudikerta menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan di Bali, yang secara serius ingin menjadikan Bali sebagai Pulau dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Saat ini Bali menduduki peringkat kedua dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan selisih hanya 0,50%. “Fakta itu membuat Pak Gubernur menjadi jengah menuntaskan masalah kemiskinan di tahun 2017 dan menaikkan provinsi kita menjadi yang tertinggi dengan angka kemiskinan  terendah,” imbuhnya. 

Capain lain dalam penanggulangan kemiskinan juga bisa dilihat dari tingkat inflasi terendah di Indonesia selama 19 tahun terakhir sekitar 2,75%, pertumbuhan ekonomi Bali yang selalu di atas rata-rata ekonomi nasional serta gini rasio yang semakin sempit. Mengenai data masih ada sekitar seribuan rumah tidak layak huni di Bali, sesuai arahan Gubernur Bali pihaknya berjanji tahun 2017 akan dituntaskan. “Itu menjadi harapan kita semua menjadikan Pulau paling sejahtera di Indonesia, hingga semua pihak diharapkan fokus pada program agar tepat sasaran,” jelasnya. 

Ia juga menambahkan rakor ini  akan menjadi media menyampaikan ide, masukan dan evaluasi dalam upaya penanggulangan  kemiskinan, sehingga selanjutnya akan menjadi tepat sasaran. Menurutnya hal ini bisa dilakukan dengan menjemput bola dengan mendatangi masyarakat miskin by name by addres.


Sumber: Kabardewata.com

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image