TPID Bali Ajak Perkuat Sinergi Antisipasi Instabilitas Harga

TPID Bali Ajak Perkuat Sinergi Antisipasi Instabilitas Harga

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta membuka acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diikuti oleh seluruh Ketua TPID se-Kabupaten/Kota di Bali, terkait pembahasan perkembangan inflasi pada tahun 2016 dan penyusunan neraca bahan makanan komoditas utama di Provinsi Bali, bertempat di Ruang Rapat Graha Tirta Empu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Denpasar.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta mengajak seluruh TPID untuk terus bersinergi dalam memerangi instabilitas harga. Menurutnya dengan adanya kegiatan pengendalian inflasi yang intensif serta upaya-upaya penerapan kebijakan yang bersifat antisipatif  dan preventif dalam pengendalian harga, maka cita-cita untuk mencapai perekonomian Bali yang berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan dapat tercapai dengan dukungan inflasi yang rendah dan stabil. 

Lebih lanjut, Sudikerta juga menyampaikan bahwa pencapaian inflasi yang terendah selama dua bulan pertama tahun 2016 yang mencapai 3,75% (yoy) pada bulan februari, dimana lebih  rendah dibandingkan dengan inlasi Nasional yang deflasi sebesar 4,42%(yoy). Secara spasial hal tersebut didorong oleh peningkatan harga kelompok bahan makanan dan kelompok sandang. Hal tersebut, menurut Sudikerta perlu untuk dikawal dan dipertahankan sehingga kestabilan harga akan terus terjaga hingga akhir tahun.

Disamping itu, ia mengungkapkan bahwa dalam rangka mengantisipasi tekanan harga yang bersifat seasonal, maka setiap TPID harus  memperhatikan momen-momen peningkatan harga di sepanjang tahun, terlebih dalam momen menjelang hari raya. Selanjutnya, ia meminta agar terus dilakukan tindakan dan langkah antisipatif, baik yang mencangkup aspek produksi maupun distribusi sehingga kelancaran pasokan dapat terjaga. Selain itu, peningkatan insfratruktur Informasi Teknologi untuk melakukan penginputan data yang cepat dan tepat juga harus dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk mendukung hal tersebut. 

Lebih jauh,  Sudikerta juga meminta kepada Badan Urusan Logistik (BULOG), untuk tidak hanya menyediakan komoditas beras saja, namun juga menyediakan komoditas pangan strategis yang menjadi penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah. Ia menyarankan, agar BULOG melakukan pendataan terhadap daerah-daerah yang memiliki produksi pangan strategis tinggi, kemudian dapat menyebarkan secara merata ke daerah-daerah yang memiliki hasil prudksi pangan yang rendah. “Sehingga inflasi yang terjadi akibat daya beli tinggi tapi produksi rendah, dapat utnuk ditekan semaksimal mungkin, dengan adanya pemerataan distribusi pangan strategis” ujar orang nomor dua di Bali tersebut. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati mengungkapkan bahwa pada High Level Meeting TPID periode Januari 2016 kali ini akan menyepakati beberapa pokok bahasan, seperti Implementasi Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah sebagai suatu acuan program kerja pengendalian inflasi yang terstruktur dan terintergrasi antara Pusat dan Daerah, Penguatan Infrastruktur Teknologi, Kesiapan upaya pengendalian inflasi pada tahun 2016 serta penyusunan neraca bahan makanan.

 Lebih lanjut, Dewi Setyowati juga menjelaskan bahwa dalam memperlancar distribusi bahan pokok makanan, maka akan disusun roadmap tingkat inflasi Kab/Kota sehingga pemerataan distribusi dapat terjadi. Selain itu, dalam mengembangkan fungsi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang selama ini hanya melakukan penginputan data harga untuk konsumen, maka selanjutnya akan dilakukan terobosan penginputan PIHPS untuk harga produsen. Ia, berharap dengan adanya data harga untuk konsumen dan produsen, maka para pedagang yang ada dilapangan tidak tergantung lagi dengan para pengepul yang dapat menaikkan harga pasar sewaktu-waktu. “saya harap dengan sistem ini pengendalian inflasi dapat dikendalikan secara maksimal”, ujarnya.  Lebih jauh, Ia juga berharap kepada TPID yang ada di masing-masing Kab/Kota untuk tetap menjaga dan memperkuat sinkronisasi berbagai kebijakanb dalam mendukung pengendalian inflasi di seluruh wilayah Bali. 


Ditayangkan sebelumnya dari situs Redaksi
Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait