Sisa 1600, Pemprov Ajak Kabupaten dan Kota Tuntaskan Bedah Rumah

Sisa 1600, Pemprov Ajak Kabupaten dan Kota Tuntaskan Bedah Rumah

Laporan Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Adi Nugroho tentang masih terdapat sekitar 1.600 warga yang tergolong sangat miskin di Bali dan tinggal di rumah tidak layak huni, ditanggapi Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan mengajak seluruh bupati dan walikota di Bali untuk bersinergi dan bekerja sama menuntaskan masalah itu dengan membangunkan rumah layak huni untuk mereka. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semester I tahun 2016 bersama para bupati/walikota, instansi vertikal, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov Bali serta pimpinan SKPD pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Pastika mengajak segenap elemen di pemerintahan untuk fokus mengentaskan kemiskinan di Bali terutama dalam menyediakan rumah layak huni serta lapangan kerja. Ditambahkannya anggaran bedah rumah sebanyak 1.000 unit pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali di Tahun 2017, jadi masih tersisa 600 unit itu bisa dikerjakan oleh kabupaten/kota setempat.

“Saya ajak anda semua bersama kerjakan bedah rumah ini. Tahun ini kami sudah anggarkan 300 Milyar bedah rumah untuk 1.000 unit, 600 unit anda bisa kerjakan. Silahkan pilih mana yang mau anda kerjakan, biar sisanya pemprov yang kerjakan. Setidaknya saya ambisius 2017 tuntas atau jika bisa lebih cepat tahun ini kita tuntaskan dengan bantuan CSR juga,” ujarnya yang dalam kesempatan itu turut didampingi oleh Sekda Prov Bali Cok Ngurah Pemayun.

Pastika juga mengapresiasi BPS Bali yang telah menyediakan data-data tentang kemiskinan di Bali. Sebelumnya dia mengakui sempat kesal dengan instansi tersebut karena terkesan menutupi data, padahal data-data tersebut sudah rampung bulan Mei tahun lalu. “Jika saja tahun lalu sudah kita dapatkan data itu atau paling lambat awal tahun ini, saya yakin angka kemiskinan kita sekarang semakin kecil, atau bahkan bisa paling rendah mengalahkan DKI Jakarta,” imbuh Pastika. Dia berharap ke depan koordinasi lintas instansi yang juga melibatkan bupati/walikota lebih diintensifkan lagi, karena bagaimanapun tujuan pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat.

Selain itu, Pastika juga menyampaikan bahwa pertemuan pada pagi itu bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian program serta mengevaluasinya, sehingga dalam sisa waktu yang ada pada semester kedua tahun ini semua program dapat diakselerasi pelaksanaannya serta bisa mencarikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi. Dia juga sekali lagi menekankan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur berwenang mengkoordinasikan segenap instansi vertikal dan juga kepala daerah untuk segera mengakselerasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bali. Dalam kesempatan itu, Gubernur Pastika juga berharap melalui rapat ini bisa didapatkan titik temu untuk memantapkan program pembangunan yang inovatif serta tercapainya sinergitas program antar semua instansi.


Ditayangkan sebelumnya dari situs redaksi
Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait