PNS Pemalsu Tanda Tangan Bupati Gianyar Akui Ide Bersama

PNS Pemalsu Tanda Tangan Bupati Gianyar Akui Ide Bersama

Ida Bagus Nyoman Sukadana (52) dan I Nyoman Pasek Sumertana (51) datang ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar pukul 10.00 Wita. Mereka masih mengenakan seragam PNS berwarna hijau.

Setelah hampir enam jam menjalani pemeriksaan, penyidik akhirnya memutuskan untuk melakukan penahanan terhado keduanya lewat surat perintah penahanan bernomor 2592/P.1.1.15/Fd.1/12/2015 dan 2593/P.1.1.15/Fd.1/12/2015.

"Dari petunjuk pimpinan, untuk mempercepat proses, maka kita lakukan penahanan. Sesuai ketentuan KUHAP, mereka berdua ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Gianyar," ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar, Herdian Rahadi, Senin (14/12/2015).

Untuk diketahui, Sukadana dan Pasek ditahan karena kasus penyewaan aset dengan cara/modus pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata.

Aset-aset (umumnya berupa tanah) yang disewakan dengan surat izin bertandatangan palsu bupati itu adalah milik Pemprov Bali yang diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Gianyar.

Ada sebanyak 25 surat izin penyewaan aset yang telah dikeluarkan oleh Sukadana dan Pasek dengan teken bupati yang dipalsukan.

Aset-aset itu tersebar antara lain di Desa Tampaksiring, Singapadu Kaler, Serongga, Mas, Pejeng Kangin, Taro, Buahan, Keliki, Petak dan Kerta.

“Dugaannya, para pelaku telah melakukan aksinya sudah sejak 6 tahun lalu,” kata Herdian Rahadi.

Setelah melakukan penahanan, penyidik Kejari saat ini sedang menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang sedang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gianyar.

"Tinggal menunggu angka fixed (pasti) kerugian negara. Kami belum ketahui karena Inspektorat Pemkab Gianyar punya metode sendiri untuk melakukan penghitungan," terang Herdian.

Ia katakan, kejaksaan sudah meminta keterangan 30 saksi terkait kasus ini. Selain mengungkap penggelepan aset-aset pemerintah ini, kejaksaan juga membidik aliran dana dari hasil penyewaan aset tersebut.

Berdasarkan keterangan dua tersangka tersebut, mereka hanya mendapatkan uang dari setiap penyewaan aset sebesar Rp 10 juta. Jika ada 25 aset yang disewakan, maka setidaknya mereka mendapatkan uang Rp 250 juta. Kepada penyidik mereka mengaku berani melakukan pemalsuan karena terdesak.

"Inisiatif memalsukan tanda tangan bupati dengan alasan ada tagihan dari Pemprov. Padahal itu tidak bisa dijadikan melegalkan pemalsuan. Tapi, alasan ini juga terlalu dibuat-buat,” kata Herdian.

Pasek mengatakan, ia dan Sukadana nekat melakukan pelanggaran karena terdesak situasi. Alasannya, Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata sedang sakit dan dirawat di luar negeri.

Sementara di sisi lain, Pemprov Bali mengejar tagihan atas aset-aset yang dititipkan pengelolaannya ke Pemkab Gianyar.

"Saya tidak menyalahkan dan membenarkan siapa-siapa. Jujur ide pemalsuan tanda tangan bupati muncul dari kami berdua," ungkap I Nyoman Pasek Sumertana di kantor KejariGianyar kemarin.

Pasek yang sekarang dipindahtugaskan menjadi staf di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gianyar ini mengaku meniru tanda tangan bupati di atas empat lembar surat izin menggarap tanah aset Pemkab Gianyar.

Dia berhasil, kendati tanda-tangan Bupati Gianyar yang dipalsukan Sumertana tidak begitu mirip dengan tanga tangan asli bupati. Ide pun lalu mencuat untuk membuat stempel dengan tanda tangan bupati Gianyar.

"Saya sempat buat empat tanda tangan, meskipun masih belum mirip. Lalu saya diminta Pak Sukadana untuk membuat stempel, dikasih uang Rp 100 ribu. Setelah jadi, stempel saya perlihatkan, lalu dicoba pakai. Atasan saya bilang mirip, pakai ini saja," tuturnya. 

Setidaknya ada 25 surat izin menggarap tanah aset pemkab yang tandatangannya mereka palsukan. Rinciannya: empat surat izin dipalsu dengan cara peniruan tanda tangan bupati secara manual, dan 21 surat izin lainnya dipalsu dengan menggunakan stempel tanda tangan bupati yang mereka pesan di tempat pembuatan stempel.

Setelah menyelesaikan tugas-tugas itu, Pasek mengaku mulai muncul kekhawatiran.

"Iya, tentu saya khawatir setelahnya akan ada masalah. Dan ternyata sekarang terbukti," kata Pasek dengan nada pasrah sembari menundukkan kepalanya.

Nasi sudah menjadi bubur. Dua PNS ini harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan mereka. Sepucuk surat permohonan maaf pun telah dilayangkan ke hadapan Bupati Gianyar. Namun, belum ada tanggapan dari bupati hingga kini.

Sementara itu, Ida Bagus Nyoman Sukadana lebih memilih diam. Dia tidak mau banyak berkomentar atas kasus ini.
Sukadana yang saat ini juga sudah dimutasi menjadi staf di kantor BKD Gianyar tampak disibukkan dengan urusan administrasi penahanan yang disodorkan olehn penyidik Kejari. Sesekali dia terlihat bercengkerama dengan Sumertana.(*)


Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image

Best Template For Your Online News

Buy Now

Stay Connected

Download our app and get latest news and updates. Watch live news anytime.