Kabardewata.com

Sosial Budaya

Pemerintah Harus Memikirkan Ini Sebelum Bukit Bedugul Dibelah

Kategori Sosial Budaya, February 16, 2016, Dilihat sebanyak 283 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Tak semua elemen masyarakat Bali setuju dengan rencana pembangunan jalan tol Denpasar-Buleleng.

Pro dan kontra muncul terkait rencana Pemerintah Provinsi Bali membangun jalan tol, yang direncanakan akan membelah Bukit Bedugul tersebut.

Suara tidak setuju di antaranya datang dari Ketua Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Ida Bagus Susena Wanasara.
Ia mengatakan pembangunan jalan tol Denpasar-Buleleng sangat tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung yang dimiliki oleh Bali.

“Ya kalau kita tidak setuju. Alasan pertama yaitu Bali memiliki keterbatasan daya tampung dan daya dukung. Selain itu, Pulau Bali itu sangat kecil sekali,” ungkapnya tadi malam, Minggu (14/2/2016).

Ia menambahkan, pembangunan ini akan membuat alih fungsi lahan besar-besaran, yang nantinya meningkatkan jual-beli lahan besar-besaran.

Hal ini menurutnya tidak dipikirkan oleh pemerintah.

“Baru rencana aja pasti sudah jual beli lahan akan gencar sekali. Itu dampak yang paling signifikan. Harga tanah juga, seperti bandara di Buleleng. Jadi sebenarnya ini tidak dipikirkan pemerintah,” katanya.

Susena juga mengatakan, nilai-nilai tradisional akan hilang apabila terjadi pembangunan tol seperti ini.

Menurutnya, yang diperlukan Bali adalah perbaikan jalan dengan perbaikan struktur, dan memperlebar jalan, bukannya pembangunan jalan tol.

“Mau diapakan Bali kalau dibuat beton? Seharusnya jalan yang sudah ada dibuat dengan kualitas terbaik, jalan kelas satu lah, diperlebar, dibuat struktur yang bagus. Bukan dibuat jalan tol,” ujarnya.   

Selain itu pembangunan tol juga akan membuat dampak perubahan sosial dan budaya bagi masyarakat Bali.

Ia menilai Bali tidak sama sepeti Singapura dan Jepang.

Karena Bali memiliki pemandangan alam dan budaya yang bagus.

“Bali itu kecil, sekarang mau dipaksakan dengan rencana insfratruktur yang dipaksakan dan ambisius. Bali itu tidak sama dengan Singapura dan Jepang,” katanya.

Apabila pemerintah melanjutkan pembangunan jalan toltersebut, kata Susena, itu artinya pemerintah tidak mendengarkan suara masyarakat.

“Itu yang terpenting. Ingat, Bali tidak anti-modernsasi atau pembangunan. Tapi ayo bersama-sama mencari solusi dengan memperbaiki jalan, meningkatkan kualitas, memperlebar jalan, perbaikan arus transpotasi di Bali,” tandasnya.

Susena lebih setuju apabila jalan tersebut dibuat menjadi jalan umum, bukan jalan tol dengan membuat terowongan, bukan membelah gunung.

Karena jalan tol hanya akan memberatkan perekonomian masyarakat.

“Kalau itu masih merupakan jalan umum lalu dibuat terowongan saya setuju, tapi bukan tol ya? Tol itu kan bayar ya? Nanti masyarakat otomatis akan berpikir untuk ke Buleleng masa harus bayar lagi selain bensin? Karena itu memberatkan. Kalau orang bisnis gak masalah,” ujarnya. (*)


Sumber: tribunbali

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image