Kabardewata.com

Sosial Budaya

Kementerian PUPR Kaji FLPP Usulan DPD REI Bali

Kategori Sosial Budaya, May 18, 2017, Dilihat sebanyak 289 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan pada Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto kepada wartawan mengaku akan menerima masukan tersebut. Menurutnya ada beberapa syarat untuk meloloskan evaluasi harga FLPP yang diajukan DPD REI Bali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder, salah satunya pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Bali. Pertemuan yang berlangsung di Sanur, Kamis (18/5/2017) membahas beberapa isu krusial, salah satunya soal pengajuan evaluasi harga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP


"Syarat-syarat harga naik adalah kita lihat indeks kemahalan konstruksi, ongkos tenaga kerja, ini akan kita lihat. Lalu kemudian kalau dari sisi batasan penghasilan juga kita lihat, kalau misalnya kan sekarang ini empat juta rupiah ya, untuk landed houses ya, kalau itu memang disini indeksnya naik, terpengaruh atau kita harus mengikuti kenaikan UMP, UMR, dan seterusnya, nanti kita lihat," jelasnya. 

Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permana Widura pada kesempatan yang sama mengaku, pihaknya mengajukan harga FLPP diangka Rp.200 juta untuk tahun 2018. Alasannya harga tanah dibeberapa Kabupaten Kota di Bali sangat tinggi, dan tidak mampu dicover harga FLPP saat ini sebesar Rp.141,7juta. Kalaupun disetujui, angka tersebut belum bisa menjamah Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung, karena harga lahannya yang selangit.

"Berkisar diangka dua ratus jutaan, mungkin sekitar seratus sembilan puluh luma jutaan. Sesuai dengan di Papua, kawan kami di Papua, kawan kami DPD REI disitu juga, sudah melakukan di seratus sembilan puluh lima. Bahkan sekarang dengan sedemikian, Papua itu bisa menjadi penyumbang terbesar FLPP di Indonesia. Nah, itu harapan kami kedepannya, supaya Bali juga bisa ikut dalam berpartisipasi," ungkap Ketua DPD REI Bali.

Pande Agus Permana Widura lebih lanjut mengatakan, saat ini pihaknya baru merealisasikan rumah murah bersubsidi atau FLPP di 3 wilayah, meliputi Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Pembangunan di 3 Kabupaten itu sudah teralisasi 1.500 unit, dari target 6.000 unit FLPP pada tahun 2017.

"Sementara baru seribu lima ratus unit yang terealisasi. Kendalanya di enam kabupaten lain karena harga tanahnya yang sangat tinggi. Kita juga tengah berupaya membangun hunian vertikal seperti rumah susun. Tentunya dengan tinggi sesuai ketentuan atau tidak lebih dari 15 meter," katanya. 

Sedangkan dari data yang ada, sekitar 17 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan dibawah Rp.4 juta perbulan, belum memiliki hunian tetap yang layak. Harapannya dengan persetujuan kenaikan harga FLPP tahun 2018, mampu mengatrol penyediaan rumah murah bersubsidi di Pulau Dewata. 

"Ya kita harapkan usulan ini dapat diakomodir. Jadi kita mampu merealisasikan target tersebut," tutupnya


Sumber: Kabardewata.com

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image