Kabardewata.com

Sosial Budaya

Ingat, Rasa Aman Bali Jadi Pertaruhan!

Kategori Sosial Budaya, December 19, 2015, Dilihat sebanyak 220 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Bentrokan pada Kamis (17/12/2015) sore di Lapas Kerobokan (Badung) dan Denpasaryang diduga melibatkan oknum aktivis organisasi kemasyarakatan (ormas) mengingatkan saya pada catatan kelabu dalam hubungan antar-ormas di Bali.

Dari catatan saya, setidaknya ada 6 kali bentrok di Bali yang bersinggungan dengan para oknum yang mengatasnamakan ormas, yang diantaranya bahkan menimbulkan korban jiwa.

Jika benar informasi yang saya dengar bahwa ada setidaknya 4 korban tewas dalam bentrok terkait oknum ormas tadi malam di LP Kerobokan dan Jalan Teuku Umar Denpasar, maka ini menjadi bentrok ormas paling maut dan parah.

Belum lagi beberapa orang diberitakan harus dirawat di rumah sakit karena luka-luka akibat bentrokan. Persaingan dan konflik terkait ormas ini menunjukkan kegagalan, khususnya dari pemerintah daerah (pemda) di Bali, dalam melakukan pembinaan terhadap ormas.

Jangan anggap enteng dampak dari persaingan dan konflik terkait ormas, apalagi jika sampai menimbulkan perasaan tidak aman dan nyaman di Bali.

Rentetannya bisa membuat wisatawan khawatir untuk berkunjung ke Bali, yang berarti merongrong pariwisata yang jadi andalan perekonomian Bali.

Kuncinya ada di pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah. Kemunculan ormas-ormas itu sah-sah saja, karena sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Nah bagaimana kemudian ormas-ormas bisa berkiprah dan menyalurkan aspirasinya di masyarakat secara positif-konstruktif, di sini peran pemerintah sangat penting. Terutama dalam melakukan kontrol sekaligus pembinaan. Dalam hal kontrol dan pembinaan ormas-ormas inilah, saya menilai pemda gagal.

Kalau kemudian bentroknya mencekam seperti tadi malam, apakah pemerintah dapat menjamin, misalnya, jika suatu waktu saya keluar rumah, kondisi aman?

Jangan-jangan saya malah jadi korban salah sasaran yang bisa berakibat fatal? Kembali saya katakan, pemerintah daerah harus turun tangan, menjaga posisinya secara seimbang, mengayomi dan berada di atas semua ormas yang ada.

Jadikan semua anak emas, tidak boleh diskriminatif. Kalau pemda tidak bisa menjalankan peran tersebut, maka konflik-konflik terkait ormas dan keresahan di masyarakat yang ditimbulkannya, sesungguhnya pemda ikut bertanggungjawab sebagai biang keladinya.

Ingat yang jadi taruhan adalah keamanan dan kenyamanan Bali. Selama ini, wisatawan berbondong-bondong ke Bali sehingga pariwisata tumbuh serta menjadi andalan ekonomi, ya karena adanya rasa aman dan nyaman di Bali.
Kalau kemudian rasa aman dan nyaman itu terkikis, semua pada akhirnya akan rugi lantaran perekonomian Bali akan lesu.

Jika sudah begitu, pemerintah rugi, demikian pula ormas-ormas itu sendiri. Pengalaman saya selama berorganisasi, pemerintah selalu kalah cepat dengan perkembangan masyarakat. Pemerintah tidak antisipatif, hanya bertindak jika sudah terjadi “kebakaran”.

Semestinya sejak awal, jika dicek tidak ada izinnya, ormas-ormas segera dibubarkan sebelum membesar, atau mereka diarahkan untuk mengurus izin dan dibina agar positif-konstruktif di masyarakat.

Menurut saya, kini semua sudah terlanjur. Ormas-ormas atau kelompok-kelompok kemasyarakatan sudah terlanjur besar dan susah bahkan tidak mungkin untuk dibubarkan. 

Tinggal kemudian bagaimana pemerintah mengelola dan mengendalikan mereka. Menurut saya, ada beberapa program yang saat ini perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membina ormas.

1. Adakan pertemuan dan undang para petinggi ormas-ormas dalam satu forum.

2. Beri wadah atau ajang untuk silaturahmi dan komunikasi secara berkelanjutan sehingga tercipta saling pengertian antara ormas satu dengan yang lain. Misalnya dengan mengadakan jambore ormas, yang diikuti oleh semua.

3. Segera lakukan penataan administrasi ormas, sehingga kendalikam arah organisasi sehingga tidak terjadi benturan di bawah

4. Buat persetujuan secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum, jika ormas membuat kerusuhan, anggotanya siap disanksi, sehingga setiap ormas punya tanggung jawab ke dalam.(*)

I Gusti Putu Arta, Pengamat Sosial dan Politik


Sumber: tribunnews

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image