‎Indonesia Masih Memerlukan GBHN

‎Indonesia Masih Memerlukan GBHN

Dekan FISIPOL Universitas Udayana, I Gusti Putu Bagus Sukaarjawa kepada wartawan disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertajuk "GBHN masih perlu atau tidak?" di Sekretariat DPD RI Provinsi Bali, Rabu (20/4/2016) mengatakan, Indonesia masih memerlukan GBHN. Alasannya, dengan GBHN, Indonesia memiliki pentahapan dalam proses pembangunan dan Presiden wajib menjalankannya. Menurutnya, tanpa GBHN dikhawatirkan akan terjadi proses dan pola pembangunan terputus, akibat pergantian Presiden setiap 5 tahun sekali, atau maksimal 10 tahun sekali sesuai dengan periode maksimal masing-masing Kepala Negara di Indonesia.

"Ya dikhawatirkan begitu. Tapi kita tidak tahu kebenarannya, apakah terjadi proses pembangunan yang terputus setiap ganti Presiden. Tetapi Intinya Indonesia perlu GBHN, untuk mempersiapkan tahapan dan penjenjangan pembangunan," ungkapnya.

Anggota DPD RI asal Bali, Gede Pasek Suardika pada kesempatan yang sama mengatakan, RDP ini untuk menghimpun sekaligus memberikan masyarakat Bali khususnya dari kalangan akademisi, pelajar dan mahasiswa menyampaikan aspirasinya perihal GBHN yang sempat diusulkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas di Jakarta, Pertengahan Januari 2016 lalu. Kala itu sang ketua Umum Partai belogo Banteng Moncong Putih itu mengusulkan agar Indonesia memiliki program Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Melihat usulan itu, Pasek Suardika mengaku sudah memiliki pemikiran soal perlu atau tidaknya GBHN dihidupkan kembali. Yang paling sederhana adalah, dengan GBHN, Indonesia akan memiliki arah kebijakan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.

"Saya sudah ada banyangan, namun dalam kondisi ini, saya harus lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi," katanya


Ditayangkan sebelumnya dari situs Redaksi
Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait