Bappeda Harus Berperan Aktif Dalam Menyukseskan Pembangunan

Bappeda Harus Berperan Aktif Dalam Menyukseskan Pembangunan

Mengantisipasi kurang efektifnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik dari tingkat Pusat sampai Daerah yang disebabkan oleh kurang sinkronnya perencanaan program, diperlukan aspek perencanaan yang matang. Hal ini memegang peranan sangat penting bagi suksesnya pembangunan nasional, sehingga terjadi penyamaan persepsi dan langkah  para unsur perencana pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah menjadi prasarat penting suksesnya pembangunan.

Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda ) selaku perencana pembangunan di daerah harus kuat, dan bisa mengkoordinir pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan program-program pembangunan yang sifatnya prinsip.Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo di sela-sela Rakornas Evaluasi dan Pembangunan di Kuta.

Dikatakan, segala program yang dilaksanakan oleh daerah menurutnya juga wajib mengikuti program pusat. Segala program yang dilaksanakan juga harus mengacu pada kepentingan masyarakat, sesuai skala prioritas, terencana, sesuai aturan yang berlaku, dan tanpa mengesampingkan kultur dan budaya masyarakatnya.Untuk itu pendamping perencana program pembangunan daerah dipusat diharapkan mengetahui budaya masyarakat dimasing-masing daerah yang ditanganinya, sehingga lebih efektif.

" peranan Kepala daerah sebagai panglima pembangunan di daerah yang bisa mempertanyakan kepada jajarannya dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dibawahinya tentang program yang dilaksanakan serta realisasinya, hal tersebut menurutnya akan dapat memacu pembangunan kearah yang lebih baik, tepat sasaran dan sesuai target" tegasnya. Cahyo Kumolo juga meminta adanya pemangkasan aturan-aturan di daerah seperti yang sudah dilaksanakan Kemendagri, yang selama ini kesannya mempersulit pembangunan.

Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, mengakui fenomena tidak sinkronnya program pembangunan tersebut sering dialaminya selama menjabat menjadi Gubernur. "Seringkali saya alami ada pelaksanaan program yang langsung ke desa di Kabupaten, lokasinya saya tidak tahu tiba-tiba diresmikan, Gubernur diundang hanya untuk datang saja. Anggaran dari Pusat saat ini bisa langsung ke Kabupaten, ke Desa, dana yang digelontorkan besar, namun pemanfaatannya oleh masyarakat bisa saja kurang perencanaan, seperti bantuan untuk nelayan sebesar 1 milyar, hanya bisa dimanfaatkan untuk beli jaring karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan, nah disinilah program tersebut menjadi tidak nyambung," ujar Pastika.


Ditayangkan sebelumnya dari situs Redaksi
Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait