Gerakan Nasional Pemberdayaan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di Kuta, Badung

Pastika  menambahkan, potensi kelautan Bali sangatlah bagus namun disisi lain laut di Bali juga memiliki fungsi lain yakni sebagai salah satu daya tarik wisata yang bahkan hasilnya mampu melebihi hasil dari sektor perikanan yang dihasilkan di laut. Meski memiliki potensi yang sangat bagus tersebut Ia tidak menampik bahwa Bali masih memerlukan pasokan ikan dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan di Bali.  

"Karena itu pemberdayaan dan pengembangan potensi tersebut harus bisa kita maksimalkan guna mampu untuk mencukupi kebutuhan ikan di Bali," imbuh Pastika. Selain menghasilkan ikan dan sebagai daya tarik wisata, potensi kelautan Bali lainnya adalah berupa garam. Menurut Pastika jika mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik maka kedepannya Bali mampu untuk mencapai swasembada garam.

Pastika juga menyinggung ijin penangkapan ikan di wilayah perairan Bali. Menurutnya, ijin penangkapan ikan hendaknya diawasitidak saja dalam pelaksanaan  namun juga pada saat ijin tersebut dibuat dan dikeluarkan dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya kelautan yang ada di Indonesia.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa langkah nyata dalam mengelola sektor kelautan sebagai upaya memperbaiki tata kelola kelautan Indonesia secara lestari dan berkelanjutan. Susi menggarisbawahi bahwa dalam mencapai tata kelola kelautan Indonesia yang baik, harus ditindak lanjuti dengan kajian yang meliputi empat fokus utama yakni penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan izin kelautan dan perikanan, pelaksanaan kewajiban para pihak, dan pemenuhan hak – hak masyarakat. Menurut Susi terkait dengan ke empat fokus tersebut sampai dengan saat ini telah dilaksanakan beberapa upaya antara lain pembentukan satgas illegal fishing, verifikasi dan evaluasi pelaku usaha perikanan, penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan usaha perikanan, pelimpahan kewenangan perpanjangan kapal ukuran >30 – 60 GT kepada UPT dan Provinsi.

Senada dengan Susi Pudjiastuti, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki yang sekaligus dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa selain membahas ke empat fokus kajian tersebut, kegiatan ini memiliki tujuan untuk menegakkan dan menegaskan kedaulatan serta hak Indoneisa atas wilayah laut, pengaturan pengelolaan ruang laut dan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya, mendorong perbaikan tata kelola sektor kelautan untuk sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat, dan perbaikan tata kelola untuk mencegah korupsi dan kerugian negara. Ia juga mengeluhkaan sistem yang dilaksanakan di Indonesia sehingga menghambat pemberdayaan potensi yang ada di Indonesia padahal potensi kelautan di Indonesia sangatlah bagus namun sistem yang kurang baguslah yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang diharapkan sehingga potensi tersebut men jadi terbuang sia – sia dan merugikan negara.