Kabardewata.com

Berita Utama

Pertumbuhan Ekonomi Bali Cukup Stabil 6,04%

Kategori Berita Utama, July 29, 2016, Dilihat sebanyak 143 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Kepala Bappeda Prov Bali I Putu Astawa dan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Gede Suarjana. Putu Astawa di Denpasar memaparkan bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi Bali cukup menggembirakan di angka 6,04% jauh melebihi rata-rata nasional yang hanya 4,92%. Selain itu untuk tingkat inflasi juga masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu hanya 2,75% dari 4,92%. Satu lagi menurutnya kabar kembira adalah kembalinya Bali menduduki peringkat kedua dengan angka kemiskinan terendah nasional setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 4,25% yang sebelumnya berada di angka 5,25% dimana angka itu telah menempatkan Bali di posisi ke empat tahun lalu.

Putu Astawa juga menambahkan pencapaian pemprov Bali berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI sebanyak tiga kali berturut-turut juga menjadi prestasi tersendiri. Untuk ke depan dia berharap pencapaian itu tidak menurun namun sebaliknya terus meningkat seiring dengan semakin dimantapkannya koordinasi oleh pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal di Bali. Sementara itu Gede Suarjana memaparkan, capaian realisasi APBD tahun 2016 untuk semseter pertama masih cukup rendah, yaitu realisasi fisik sebesar 45,77% dan realisasi keuangan hanya 2,57%. Pencapaian itu memang masih belum terpenuhi dari target yang telah dirancang, dikarenakan kurang disiplinnya SKPD/PPTK dalam mengeksekusi rencana program yang telah mereka rancang.

Sementara sebelumnya Kepala BPS Bali Adi Nugroho sempat membeberkan data angka kemiskinan yang diminta oleh Gubernur Pastika. Mengacu pada data bulan Mei tahun 2015, saat ini di Bali terdapat sekitar 1.680 warga miskin yang tersebar di seluruh Bali dan tinggal di rumah yang tidak layak huni. Menurutnya ada berbagai indikator yang dijadikan acuan seorang warga dikatakan tinggal di rumah yang tidak layak huni seperti luas rumah, atap dan tembok yang masih menggunakan daun dan bambu serta lantai dari tanah liat.

Selain itu diukur juga dari ketersediaan sanitasi dan sumber air bersih untuk keluarganya. Pendataan oleh BPS sendiri dijelaskannya tidak menggunakan sistem random namun menggunakan sistem by name by addres, jadi tingkat keakuratannya sangat tinggi. Untuk keberadaan rumah tidak layak huni, saat ini Kabupaten Karangasem menepati posisi pertama terbanyak dengan 568 unit, Kabupaten Badung masih ditemukan 1 unit rumah yang perlu dibedah sedangkan untuk Kota Denpasar tidak ada. Jadi dia menambahkan, bagi pemerintah daerah yang ingin lebih fokus menyalurkan bantuan bagi warga kurang mampu, bisa menggunakan data BPS sebagai acuan.


Sumber: redaksi

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image