Pertumbuhan Ekonomi Bali Alami Perlambatan 6,2 %

Pertumbuhan Ekonomi Bali Alami Perlambatan 6,2 %

Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2015 mengalami perlambatan sebesar 6,2 % (yoy) jauh lebih lambat dari triwulan sebelumnya pada  yakni 7,8 (yoy) dan pada triwulan I tahun 2014 sebesar 6,5 % (yoy). Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tentang Pertumbuhan Ekomoni dan Inflasi Provinsi Bali di Denpasar

Menurut Sudikerta, perlambatan tersebut diakibatkan oleh penurunan investasi untuk pembangun infrastruktur di Bali yang berskala besar. Untuk itu diperlukan ada upaya agar tingkat inflasi dapat mencapai  target yakni 6,44 % sampai dengan 7,13% seperti yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali. Sudikerta menyampaikan langkah awal yang dapat dilaksanakan adalah menjaga tingkat inflasi menjadi rendah dan stabil sehingga iklim perekonomian  akan menjadi kondusif.

Dengan kondisi ekonomi kondusif akan memberikan kepastian biaya produksi produk dan distribusi kepada pelaku usaha. Terlebih Bali akan dijadikan pilot project untuk penghapusan subsidi terhadap Gas LPJ ukuran 3 Kg sehingga akan berimbas pada angka inflasi menjadi tinggi. Selain itu, dari sektor pertanian terutama harga beras yang tinggi menjadi penyumbang tertinggi terhadap kenaikan inflasi. Untuk itu Sudikerta berharap kedepannya ada langkah kongkrit untuk mengantisipasi peningkatan inflasi tersebut seperti pada  sektor membantu penyiapan bibit, pupuk dan sarana pertanian. 

Selain itu, Ia mengusulkan  pemberian asuransi kepada petani jika mengalami gagal sehingga petani tersebut tidak rugi total. Sudikerta juga menghimbau untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersedian di pasaran.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati yang sekaligus Wakil Ketua TPID Provinsi Bali menyampaikan terdapat UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimana memungkinkan pemerintah untuk memberikan asuransi kepada petani jika mengalami gagal panen yang diakibatkan oleh serangan hama, anomali cuaca dan lannya. 

Jika program tersebut dijalankan, ia yakin petani akan bersemangat untuk menanam sehingga ketahan pangan akan tercipta yang berimbas pada inflasi yang menjadi stabil. Dewi Setyowati juga menambahkan Badan Ketahanan Pangan jangan dicampur dengan instansi lain karena memiliki fungsi sangat penting yang menjadi induk perdagangan antar daerah.

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait