Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Bali bakal menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Bali 2023, di Denpasar, Selasa (4/7/2023).

Rakerda kali ini mengusung tema "Kebangkitan Industri Properti Menuju Bali Era Baru".

Ketua Panitia Rakerda REI Bali, I Made Dwi Indrawan,SE menjelaskan, Rakerda merupakan amanah dari Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) REI

Dikatakan, pihaknya memiliki dua agenda lain serangkaian rakerda, yakni BNI - REI Bali Expo 2023, dan Diklat bagi Developer di Pulau Dewata. 

Khusus Rakerda REI Bali 2023 akan menekankan pada evaluasi program dan pembahasan rencana kerja kepengurusan DPD REI Bali periode 2020 - 2024. 

"Karena kita sepakat bahwa dalam waktu dua setengah tahun kemarin kita mengalami suatu musibah besar, pandemi," katanya kepada wartawan di Sekretariat DPD REI Bali, Senin (3/7/2023). 

"Jadi sekiranya kita akan mengevaluasi lagi apa hal-hal yang belum kita laksanakan, dan apa hal-hal yang harus dilakanakan ke depan di masa kepemimpinan Pak Gede Suardita,SE (Ketua DPD REI Bali periode 2020 - 2024) yang harus kita genjot," lanjutnya.

Indrawan memastikan, Rakerda ini tidak semata membahas awang-awang alias teori.

Pihaknya disebut ingin menghadirkan materi nyata atau lebih pada pelaksanaan teknis di lapangan. 

Hal tersebut diharapkan dapat diadaptasi anggota sekaligus meningkatkan kapasitas dan semangat developer di Bali. 

"Rakerda kali ini kita tidak bermain dalam tataran teoritis. Kita bersepakat untuk teknis," jelasnya. 

Guna mendukung itu, Rakerda  REI Bali 2023 ini akan menyuguhkan dua sesi talkshow. 

Talkshow tersebut tidak sebatas pemaparan materi, melainkan langsung dijabarkan dengan diskusi panel. 

Diskusi dua arah itu menjadi strategi DPD REI Bali mempertemukan dua kepentingan, yakni pemerintah dan developer. 

"Sesi pertama kita mengundang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dari seluruh Bali. Kebetulan yang hadir dari tiga daerah, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan," bebernya. 

Pihaknya akan mengetengahkan berbagai isu yang selama ini menyelimuti para developer di Pulau Seribu Pura. 

Salah satunya soal pengurusan izin, atau Online Single Submission (OSS)

"Kemudian bagaimana LSD (Lahan Sawah Dilindungi) di BPN, ini kan menjadi isu yang sangat teknis, dan sangat strategis yang harus kita bahas. Jadi kami meminta narasumber tidak lagi berbicara pada tataran teori, tetapi bagaimana kita langsung diskusi panel," ungkap Indrawan. 

"Sehingga para anggota yang ingin bergerak lagi, yang ingin mengembangkan lagi potensi-potensi yang sudah ada, jadi lebih jelas, lebih paham," lanjutnya. 

Sedangkan sesi kedua, pihaknya akan menghadirkan narasumber dari perbankan. Perbankan yang hadir dalam Rakerda ini adalah dari Bank Negara Indonesia (BNI). 

"Narasumber akan berdiskusi panel dengan kita, bagaimana dari sisi pendanaan, dari sisi pembiayaan terhadap developer dan bagi pembeli," pungkasnya