IPFE 2022, Diharapkan Semakin Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri

IPFE 2022, Diharapkan Semakin Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) berkomitmen kuat dalam suksesnya penyelenggaraan kegiatan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2022.

IPFE yang merupakan forum Pengadaan Nasional di Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sangat strategis dengan mengambil tema Building up Excellence in Procurement sekaligus merupakan langkah konkret upaya mendukung Indonesia sebagai tuan rumah International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) - World.

Acara IPFE yang diselenggarakan selama tiga hari  hari sejak 18−20 Oktober 2022 

Ketua Umum IAPI Sonny Sumarsono berharap,"acara IPFE yang di dalamnya terbagi atas beberapa klas seminar dan diskusi panel dengan materi pembahasan berbagai isu-isu terkini di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama 3 hari berturut-turut, dengan pembicara dari LKPP, IAPI, akademisi, praktisi dan kalangan asosiasi pengadaan lainnya, nantinya diharapkan peran lebih dalam pembangunan kolaborasi keberlanjutan acara IPFE di tahun-tahun selanjutnya,"ujarnya kepada wartawan di Kuta, Rabu(19/10/2022).

Kepala LKPP Hendrar Prihadi telah menekankan kembali bahwa pasca pandemi Covid-19 perlu upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD sekaligus menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kepala LKPP lebih lanjut mengatakan, pihaknya terus berupaya menciptakan aktivitas transaksi pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. 

Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan e-katalog.Menurutnya, LKPP saat ini memiliki e-katalog sebanyak 1,5 juta produk. 

"Tapi prosesnya lewat e-katalog baru mencapai sekitar Rp57,4 triliun, maka perlu ada sebuah upaya-upaya untuk bisa memperbesar transaksi lewat e-katalog, supaya lebih mudah, efisien, dan pastinya terbebas dari KKN," tegasnya. 

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah? pertama kami melakukan revisi terkait dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ (pengadaan barang/jasa), kedua menyusun RUU PBJ yang akan dibahas tahun 2023, dan ketiga melalui optimalisasi peraturan lembaga sebagai pendetailan Perpres terkait PBJ," pungkasnya.

Sementara Yuswanto, ketua Panitia IPFE 2022  menyampaikan bahwa pada penyelenggaraan IPFE 2022 di tahun ke-6 digelar, telah diminati secara antusias dengan animo peserta begitu besar, mencapai lebih dari 2.000 peserta dari perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah serta swasta.

Sehingga cukup signifikan berkontribusi mendukung tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta selaras dengan kebijakan mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dibuktikan secara nyata melalui partisipasi tidak kurang dari 38 Pelaku Usaha yang aktif dari berbagai sektor diantaranya Platform Toko Daring, internet service provider, peralatan pendidikan, farmasi, kendaraan bermotor, alat berat, permodalan/finansial, peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya dalam mendukung suksesnya acara, serta tak lupa menjaga keseimbangan dengan memberikan fasilitasi dalam peningkatan peranserta kepada 3 pelaku UMK Provinsi Bali secara gratis.

 

 

 

 

Admin
Author : Admin

Kabardewata.com | Media cerdas dari Bali adalah media online independen, berintegritas dan terpercaya menjadi rujukan informasi oleh pembaca.

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait