Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) didaulat sebagai tuan rumah International Federation of Purchasing & Supply Management (IFPSM) World Summit. 

Kegiatan yang berlangsung tiga hari (19 - 21 Oktober 2022) ini mengusung tema "Leading Transformation Through Disruptive Innovations". 

Ketua Umum IAPI, Sonny Sumarsono menjelaskan, kegiatan ini adalah event yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh IFPSM. 

"IFPSM itu adalah federasi kumpulan organisasi-organisasi IAPI dari 45 negara di seluruh dunia. Berkumpul disini untuk saling berbagi," katanya kepada wartawan di Kuta, Rabu Sore (19/10/2022). 

Sonny mengatakan, event ini lebih banyak mewadahi peserta untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan. 

Adapun pembicara yang hadir adalah praktisi berpengalaman dari empat benua yaitu Afrika, Eropa, Asia Pasifik serta Amerika. 

"Kemudian pembicaranya juga dari berbagai sektor, ada pemerintahan, swasta, akademisi, perusahaan multi-nasional. Industrinya juga macam-macam, ada industri teknologi, industri energi, tambang, oil and gas, dan perbankan," jelasnya.

"Pesertanya sekitar 300an orang secara hybrid. Tetapi mayoritas hadir secara langsung," lanjutnya. 

Ia menjelaskan, Indonesia memetik banyak hal dalam IFPSM World Summit. 

Tidak hanya belajar pengalaman terbaik negara lain, Indonesia juga bisa mengadopsi berbagai kemajuan di dunia. 

"Banyak hal kita bisa belajar dari negara lain. Sedangkan negara lain juga bisa banyak belajar dari kita. Contoh mengenai inovasi di pengadaan pemerintah, orang dari Jerman, asosiasi IAPI disana bilang, mereka juga melakukan hal yang sama. Nah kesamaan itu nantinya bisa dikolaborasikan untuk menyempurnakan skema yang ada," ungkapnya. 

Ia memastikan, pengadaan barang dan jasa Indonesia saat ini sudah berkelas dunia. 

Indikatornya yakni adalah pengadaan barang dan jasa yang memiliki kuantitas besar, mampu membantu pertumbuhan ekonomi secara mikro dan makro.

Belajar dari Korea Selatan, pengadaan barang dan jasa berhasil mendongkrak pengusaha. 

Pertumbuhan itu kata Sonny wajib mendapatkan dukungan dari pemerintah. 

"Penyedia-penyedia yang ada harus didukung pemerintah, diprioritaskan untuk mereka bisa menyuplai ke pemerintah, sekaligus mereka membangun kemampuannya. Jadi pengadaan yang berkelas dunia itu pengadaan yang punya nilai lebih," tukasnya.

"Nilai lebih bukan sekadar beli barang. Kalau pengadaan yang standar kan hanya sekadar beli barang," imbuhnya. 

Meski demikian, ia tak memungkiri Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dari sisi kompetisi.

Sonny mengakui hal ini masih jadi tantangan besar bagi pelaku pengadaan barang dan jasa di Tanah Air. 

"Dengan market yang besar, utamanya pada tahun 2045 saat mendapatkan bonus demografi, Indonesia harus cerdas untuk memaksimalkan konsumsi/penggunaan produksi dalam negeri," tegasnya.

"Sebenarnya kita bangsa yang besar untuk kapasitas nasional, paling tidak memproduksi untuk diri sendiri. Setelah itu kita bisa supplay ke luar," pungkasnya.