FLPP Naik 7,5 Persen, REI Bali Telah Buat Design Hunian

FLPP Naik 7,5 Persen, REI Bali Telah Buat Design Hunian

 

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Bali akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) awal Desember 2018. Sejumlah agenda akan dibahas dalam kegiatan yang mengusung tema "Mempererat Sinergitas Pemda dan Perbankan Bersama REI Bali Dalam Mewujudkan Perumahan Rakyat".

Bali menjadi salah satu wilayah yang menjalankan FLPP, khususnya di 4 kabupaten yaitu Buleleng, Tabanan, Karangasem, dan Jembrana. Walau murah, harga FLPP naik sekitar 5 persen tiap tahunnya. DPD Realestat Indonesia (REI) Bali, sebagai mitra untuk membangun rumah murah ini berharap setidaknya 2019 ada kenaikan harga FLPP menjadi 7,5 persen.

“Alasannya, karena harga tanah di Bali sangat mahal dan terus naik. Khususnya di luar empat wilayah itu,” jelas Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permana Widura, di Denpasar, Sabtu (10/11). Pande Agus, sapaan akrabnya, mengatakan kendala harga lahan membuat pembangunan FLPP tidak bisa meluas dan mentok di 4 wilayah. Sementara kebutuhan rumah di wilayah lain di luar 4 wilayah tersebut juga banyak. “Kami optimistis dengan FLPP ke depan, tapi kendala terutama masalah klasik yaitu pembelian lahan relatif tinggi dan secara over all bertambah dari tahun ke tahun termasuk di Buleleng,” jelasnya.

Tahun depan, pihaknya berharap ada kenaikan harga 7,5 persen dan hal ini telah diminta ke DPP REI pusat. “Surat sudah dilayangkan oleh DPP REI ke Kementerian PU PR, semoga di tahun berikutnya bisa naik di atas 5 persen,” sebutnya. Kenaikan harga rumah FLPP dari 2017 ke 2018 masih berkisar 5 persen,  yakni dari Rp 141,7 juta menjadi Rp 148,5 juta. Asumsinya jika naik 5 persen, maka dari Rp 148,5 juta menjadi sekitar Rp 158 jutaan.  “Tetapi saya berharap kenaikannya bisa mendekati tetangga kita di Papua itu sekitar Rp 195 juta. Cuma memang terbentur UMK atau upah minimum regional kita di Bali,” katanya. Pande Agus pun mengatakan kenaikan 5 persen pada 2019 itu sudah pasti, dan ia berharap kenaikannya bisa minimal 7,5 persen.

Lanjutnya, kenaikan 7,5 persen di Bali ini akan mampu lebih meratakan sebaran FLPP di berbagai wilayah termasuk Gianyar, Klungkung, dan Badung yang cukup dekat dengan ibu kota Denpasar. Mengingat kebutuhan rumah murah juga banyak diminati warga Denpasar dan sekitarnya yang masih MBR. Sejauh ini, data terakhir pembangunan FLPP di Bali telah mencapai 2.000 unit. Porsi pembangunan paling besar berada di Buleleng, sekitar 1.500 unit atau 50 persen lebih dari keseluruhan pembangunan FLPP.

Untuk itu ia berharap harga yang lebih baik ke depannya, mampu semakin menyebarkan porsi FLPP di wilayah lain. “Kadang kan konsumen ingin di wilayahnya berdomisili ada  FLPP, tetapi kan kita lihat harga lahan,” jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, target pembangunan FLPP di Bali hingga akhir 2018 adalah 3.500 unit. Namun hanya terbangun 2.000 unit, karena ada kendala erupsi Gunung Agung sehingga FLPP di Karangasem sempat macet dan diperparah dengan naiknya harga pasir.

“Karangasem sempat terhenti, tetapi kemarin teman kami yang melakukan proyek di sana, sudah melaporkan transaksi mulai berjalan walau belum normal tapi sudah ada,” katanya. Selain itu juga, masalah berkas yang cukup banyak dibandingkan dengan perumahan komersil menjadi suatu kendala. Semisal jika perumahan non subsidi hanya membutuhkan satu berkas, maka FLPP membutuhkan 3 berkas. “Untuk itu kami bekerjasama dengan perbankan agar bisa mempersingkat proses dari KPR,” jelasnya.

 “Memang di Denpasar dan Badung agak sulit karena kendala tingginya harga lahan kalau membuat FLPP, untuk itu akan dicarikan solusi lain mungkin dengan zonasi hunian vertikal,” katanya. 

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait