Kabardewata.com

Ekonomi

840 Kasus JKK, BPJS Ketenagakerjaan Bayar Klaim Capai Rp 23 Miliar

Kategori Ekonomi, September 19, 2019, Dilihat sebanyak 350 kali, Post oleh Admin Kabardewata


 

Menyikapi tingginya angka laka lantas di Bali, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaksanakan Peluncuran dan Sosialisasi Program Promotif Preventif tahun 2019. Dalam kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan yang menggandeng sejumlah komunitas sepeda motor tersebut membagikan helm, sekaligus kampanye keamanan serta keselamatan berkendara.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Kanwil Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa), terus menggalakkan edukasi dan sosialisasi pentingnya berkendara yang baik dan benar atau safety riding untuk keselamatan berkendara. Sebab berdasarkan datanya, sekitar 840 kasus kecelakaan kerja (KK) berhubungan dengan lalu lintas. Atau mencapai 40 persen dari total jumlah kasus yang masuk dalam klaim JKK. 

Selama 2019, BPJS Ketenagakerjaan Banuspa telah membayar klaim JKK mencapai Rp 23 mliar lebih dari 2.100 kasus. Harapannya dengan sosialisasi dan edukasi safety riding bersama stakeholder terkait, peserta bisa terhindar dari kasus kecelakaan saat berlalu lintas. 

"Ini adalah sebuah inisiasi managemen, bahwa kami sangat peduli peserta agar tak menjadi korban kecelakaan kerja. Khususnya saat berada di lalu lintas. Ini menjadi sebuah fenomena dari tahun ke tahun," ujar Sang Made Sumadi, Ketua Panita BPJS Ketenagakerjaan Banuspa,  dalam acara bertajuk Peluncuran dan Sosialisasi Program Promotif Preventif 2019 BPJS Ketenagakerjaan di Denpasar, Kamis (19/9).

Ia pun tak menampik kasus JKK saat berlalu lintas cukup tinggi. Untuk itu, dengan  edukasi dan pencerahan terhadap pentingnya safety riding agar terhindar dari resiko kecelakaan kerja, diharapkan mampu menekan ini. Salah satu resikonya adalah masalah finansial yang menimpa keluarga, khususnya jika kepala keluarga yang menjadi korban kecelakaan. Acara ini, kata dia, adalah bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan dan termasuk pemberian manfaat edukasi pada peserta.

 "Bahwa kami sangat peduli, setelah melihat angka kecelakaan kerja khususnya di lalu lintas cukup tinggi. Karena ketika kecelakaan terjadi tentu semua kinerja akan terganggu," jelasnya. Untuk itu perilaku berkendara yang baik dan benar, sangat penting dilakukan sehingga mampu mengurangi angka kecelakaan kerja. 

"Setidaknya dengan ini bisa mengurangi minimal 70 persen peluang kecelakaan, nah 30 persennya faktor nasib dan memang tidak bisa dikendalikan," katanya. Kampanye ini pun, akan berkesinambungan dilakukan baik outdoor maupun indoor. Sehingga gaungnya mampu menyebar di masyarakat. 

Walau demikian, BPJS Ketenagakerjaan tetap akan membayar klaim JKK. "Contohnya ada satu orang mengalami kecelakaan di rawat di RS Siloam dan menghabiskan Rp 2,7 miliar, kami bayar dan  kami sampaikan tidak ada batas biaya untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Justru ini program pemerintah sebagai bentuk hadirnya negara untuk kesejahteraan baik pekerja penerima upah atau formal dan pekerja informal atau tidak menerima upah," katanya.

Namun tentu ia tak berharap resiko tersebut terjadi pada peserta. Data BPJS Ketenagakerjaan Banuspa menunjukkan bahwa klaim JKK di Bali Denpasar + KCP adalah yang terbesar mencapai Rp 14 miliar lebih dari 1.408 kasus selama 2019. Disusul wilayah Bali Gianyar + KCP mencapai Rp 3 miliar dari 274 kasus. Serta disusul wilayah lainnya di Banuspa, seperti di Papua Mimika + KCP mencapai Rp 1,7 miliar lebih dari 1.890 kasus. 

Kadishub Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, mengapresiasi hal ini. "Ya pemerintah provinsi dalam hal ini sebetulnya sangat konsen terhadap tingkat kecelakaan, dan kami menginginkan adanya penekanan sampai 2030 secara nasional hingga 50 persen," sebutnya. Untuk itu, diperlukan kerja keras memastikan edukasi dan sebagainya agar bisa memperbaiki karena kecelakaan menyebabkan banyak hal terutama terhadap kehidupan. 

"Penyempurnaan infrastruktur juga harus dipenuhi dan sangat penting didorong, jadi mau tidak mau untuk memastikan masyarakat memiliki ruang gerak lebih baik dan memperbaiki perilaku dalam berkendaraan ada banyak faktor yang harus dipenuhi," katanya. Upaya ini juga untuk  mengurangi kemiskinan, karena korban kecelakaan akan menjadi beban keluarga. 


Sumber: Kabardewata.com

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image