BPJAMSOSTEK Banuspa Optimalkan Program JKP

BPJAMSOSTEK Banuspa Optimalkan Program JKP

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) menggelar Focus Group Disscusion (FGD) Program JKP bertajuk "PHK? Gak Perlu Worry, #AyoKerjaLagi!" . 

Program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno mengatakan, JKP melengkapi seluruh program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Ia memastikan, tambahan manfaat JKP tidak diikuti dengan penambahan iuran peserta.

"Tujuan dari JKP ini merupakan bentuk nyata dari kehadiran pemerintah, atau merepresentasi kehadiran pemerintah, bentuk nyata pemerintah hadir dalam konteks untuk menjaga, melindungi, dan memproteksi tingkat kesejahteraan daripada pekerja, dikarenakan risiko kehilangan pekerjaan," ungkapnya kepada wartawan di Sanur, Jumat (22/7/2022). 

Kuncoro mengakui, risiko kehilangan pekerjaan menjadi tantangan nyata, utamanya ketika dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19. 

Dikatakan, pekerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021. 

Salah satu indikator adalah lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). 

"Pemerintah melihat ini adalah hal-hal yang harus disikapi untuk menjaga tingkat kesejahteraan daripada pekerja. Maka program JKP ini merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan dan menjaga level kesejahteraan daripada pekerja dari risiko terjadinya kehilangan pekerjaan," ujarnya. 

Kuncoro menjabarkan, manfaat program JKP meliputi pelatihan kerja, informasi lapangan/lowongan kerja, dan uang tunai. 

Besaran manfaat uang tunai yang diberikan yakni 45% x upah x 3 bulan, dan 25% x upah x 3 bulan.

Jumlah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas maksimal Rp5 juta. 

"Selama ini memang penyaluran atau pemberian manfaat masih perlu ditingkatkan, dalam artian pemberian manfaatnya belum dapat dilakukan dengan optimal, dikarenakan dari pihak-pihak yang bekerjasama dalam melakukan atau menjalankan program ini dari Disnaker, dari BPJS Ketenagakerjaan memang perlu meningkatkan koordinasi, bagaimana program ini dapat diaplikasikan di lapangan," ujarnya. 

"Makanya hari ini dikumpulkan semua dari petugas pengawas se-provinsi, kemudian petugas pengantar kerja se-provinsi, mediator se-Provinsi Bali. Supaya semua pihak ada di halaman yang sama melihat program ini penting untuk dilakukan, dan supaya penyelenggaraan program JKP di Provinsi Bali dapat berjalan lebih baik," lanjutnya. 

Diungkapkan, hingga 30 Juni 2022 baru 51 pekerja yang mengajukan manfaat uang tunai dari pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Adapun rinciannya adalah Cabang Bali Denpasar 43 kasus dengan total manfaat uang tunai Rp76.479.090, Cabang Bali Gianyar 4 kasus Rp8.530.250, dan Cabang Badung Kuta 4 kasus Rp15.748.420. 

"Kami berharap dengan adanya informasi yang lebih baik ini, dari tenaga kerja maupun dari semua pihak yang bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan program ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan atau pemberian manfaat dari JKP," sebutnya. 

Kuncoro lebih lanjut menjelaskan, pekerja yang berhak atas manfaat JKP adalah yang mengalami PHK serta telah divalidasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Khusus di Bali, pekerja yang terkena PHK dan mengajukan manfaat JKP mayoritas berasal dari sektor kepariwisataan. 

"Sebagaimana kita tahu, pandemi ini menurunkan tingkat hunian dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau rekan-rekan kita yang bekerja di sektor perhotelan dan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, ini sangat terdampak. Jadi merekalah yang menjadi penerima utama dari program ini," pungkasnya.

Admin
Author : Admin

Kabardewata.com | Media cerdas dari Bali adalah media online independen, berintegritas dan terpercaya menjadi rujukan informasi oleh pembaca.

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait