BPJAMSOSTEK Apresiasi Pemkab Badung Laksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2021

BPJAMSOSTEK Apresiasi Pemkab Badung Laksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2021

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung yang telah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana tercantum seluruh pekerja baik penerima upah (formal) maupun bukan penerima upah (informal) termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Ady Hendrata mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung untuk melindungi masyarakat Badung khususnya bagi pekerja di Kabupaten Badung dengan adanya sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan.

 “BPJS Ketenagakerjaan telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dan OPD di Badung dengan melakukan edukasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja sektor formal dan informal seperti pasar, pelaku UMKM, banjar-banjar, Bumdes dan kelompok Subak di Badung. Kerjasama, kolaborasi dan sinergi BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Badung akan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat Badung yang lebih sejahtera dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya disela-sela Badung Menuju Perlindungan Semesta Ketenagakerjaan dan Penyerahan Simbolis Kartu Peserta dan Santunan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Ahli Waris di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Selasa (26/7).

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dalam sambutannyaMengapresiasi serta harapannya terhadap kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kabupaten Pemerintah Badung.

“Berbicara masalah jaminan sosial dan tenaga kerja, sekarang sudah ada Instruksi Presiden mengenai ini. Hal tersebut merupakan bukti negara itu hadir untuk rakyatnya, seperti hari ini pada pemberian sebuah santunan dan perlindungan.

" Kami di Kabupaten Badung berkomitmen akan kesiapan kedepannya harus menjadi role model di tingkat nasional. Itulah komitmen yang kita lakukan karena kami tentunya hadir untuk negara untuk masyarakat sebagai wujud perpanjangan tangan negara demi pelayanan dan untuk meringankan beban masyarakat yang dialami,"ungkapnya.

"Dengan begitu, atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung, kami menyambut baik dan mengapresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Besar harapan untuk dapat memanfaatkan layanan jaminan sosial ini dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur,” ucapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja I Putu Eka Merthawan menyampaikan program edukasi ini tentunya akan terus bergulir sampai seluruh pekerja se-Badung baik dari sektor formal atau informal mendengar, memahami serta mengikuti Jamsostek. Manfaat yang telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat, menjadi alat edukasi yang ampuh dalam merealisasikan cita-cita besar “Badung Menuju Perlindungan Semesta Ketenagakerjaan”.

”Kami juga mengucapkan terima kasih atas arahan dan dukungannya selama ini sehingga pada tahun 2022, seluruh Non ASN Badung sebanyak 7.547 tenaga kerja telah terlindungi dan pada tahun 2023 atas restu dari Bapak Bupati, sebanyak 2.446 tenaga peradatan yang terdiri dari 546 Kelian Banjar, 270 Sulinggih, 38 Pemangku Kahyangan, 407 Pemangku Kahyangan Tiga, 141 Prajapati, 1 Bendesa Agung, 210 Pekaseh dan 833 Pangliman, telah dirancang masuk dalam RAPBD 2023 dengan total nilai Rp. 494,048.052 dan saat ini sedang menunggu 2 tahapan lagi untuk benar-benar disahkan menjadi APBD 2023,” tegasnya.

Sementara ditempat sama Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali-Denpasar, Opik Taufik mengatakan, kegiatan simbolis penyerahan untuk kartu kepesertaan bagi 7.547 peserta non-ASN yang diangggarkan Pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2022. "Diserahkan secara simbolis ada 10 kasus klaim yang sudah terjadi dan diserahkan langsung oleh Bupati Badung," ucapnya. 

Ia menyatakan harapan kedepan sesuai komitmen Bupati Badung seiring membaiknya perekonomian di Bali, khususnya di Kabupaten Badung bahwa coverage untuk kepesertaaan bagi seluruh tenaga kerja yang ada di Gumi Keris ini akan terus ditingkatkan. "Astungkara di tahun 2023 sudah dimulai perlindungan kepada tokoh-tokoh adat, keagamaan untuk 2.446 yang akan dianggarkan di tahun 2023," sebutnya.

Admin
Author : Admin

Kabardewata.com | Media cerdas dari Bali adalah media online independen, berintegritas dan terpercaya menjadi rujukan informasi oleh pembaca.

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait