177 Desa Gerbangsadu, 6 Desa Belum Menunjukkan Perkembangan Signifikan

177 Desa Gerbangsadu,  6 Desa Belum Menunjukkan Perkembangan Signifikan
Berlahan-lahan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Pemprov Bali telah menunjukkan keberhasilannya. Perekonomian di desa sasaran kian berkembang, seiring terbantunya Rumah Tangga Miskin (RTM). Namun, seolah tak ingin terlena, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali pun rutin melakukan evaluasi. Hasilnya memang tak seluruhnya berhasil, tetapi hal ini digunakan sebagai pedoman untuk perbaikan. 
 
Kepala BPMPD Provinsi Bali, Ketut Lihadanya mengungkap, hingga akhir tahun 2014, 177 desa Gerbangsadu telah diluncurkan. Jumlah ini tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Bahkan, tahun 2015  jumlahanya akan ditingkatkan dengan tambahan 25 desa. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2014, dari 177 desa sasaran, hanya 6 desa yang dinyatakan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Yakni, Gerbangsadu di Desa Bunga Mekar, Kabupaten Klungkung, Desa Seraya di Kabupaten Karangasem, Desa Bila, Banyuasri, dan Lokapaksa di Kabupaten Buleleng, serta Desa Trunyan di Kabupaten Bangli. 
 
Menurut Lihadnyana, program Gerbangsadu di enam desa tersebut tidak sepenuhnya gagal. Hanya saja, perkembangannya khususnya dalam pemanfaatan dana bantuan tidak segesit di desa-desa lainnya. Penyebabnya bervariasi, mulai dari terkendala sistem, sering gonta-ganti kepengurusan di desa hingga kredit macet. 
 
Programnya jalan, tetapi belum mencapai keberhasilan seperti yang kita harapkan. Misalnya kredit macet, tapi sampai saat ini kami belum menemukan kasus kredit yang macet secara keseluruhan,” ungkapnya beberapa waktu lalu. 
 
Menyikapi persoalan ini, BPMPD tentu tidak akan tinggal diam. Lihadnyana beserta jajarannya akan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai acuan untuk berbenah. Gerbangsadu yang diluncurkan tahun 2015 akan diawasi lebih ketat. Pengalokasian dana sebesar Rp 1,02 miliar ke masin-masing desa telah ditentukan. 
 
Yakni, Rp 20 juta untuk administrasi, selanjutnya Rp 800 juta akan digurikan dalam Badan Usaha Milik Desa (BumDes), sisanya Rp 200 juta yang sebelumnya bebas dipergunakan infrastruktur desa, kini wajib dipergunakan untuk mengembangkan pasar desa. Dengan cara demikian, Lihadnyana yakin perekonomian di pedesaan akan semakin hidup. Bahkan hal yang mustahil, jika pasar desa akan mengalahkan pasar modern yang kian menjamur. 
            
Seiring dengan diperketatnya pengawasan Gerbangsadu oleh BPMPD, anggota DPRD Provinsi Bali pun tak ingin kalah saing. Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry dalam rapat internal dewan sempat menyebutkan sejumlah terobosan jajarannya di tahun 2015.  Katanya, tahun ini anggota akan fokus menjalankan pengawasannya untuk program-program Bali Mandara. Setiap bulannya, anggota dewan akan terjun untuk mengawasi satu program secara ‘keroyokan’. 
            
Dimulai pada Bulan Januari, DPRD Bali akan menyoroti program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri). Mulai dari managemennya, hingga pelaksanaanya di lapangan. Selanjutnya, pada Bulan Ferbruari pengawasan terhadap program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu). Demikian juga pada Bulan Maret, pengawasan seluruh anggota dewan fokus ke program bedah rumah. 
 
“Kita (DPRD Bali) akan lebih sering turun ke kabupaten/kota guna melihat sejauh mana keberhasilan dan manfaatnya untuk mewujudkan masyarakat dan Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya di sela-sela rapat di gedung DRPD Bali
Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait