Sudirta Serahkan Kajian Ilmiah Kepada Jokowi Demi Kemajuan Indonesia

Sudirta Serahkan Kajian Ilmiah Kepada Jokowi  Demi Kemajuan Indonesia

 Selaku Koordinator Relawan Bhineka Tunggal Ika Wayan Sudirta usai bertemu Jokowi menjelaskan, pihaknya sengaja bertemu secara eksklusif dengan Jokowi dan timnnya tanpa dicampuri oleh unsur partai politik. "Kami ingin bertemu empat mata dengan Jokowi tanpa ada unsur politik di dalamnya. Ini murni kajian akademis tentang beberapa agenda demi kemajuan Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Makanya kami ingin agar partai politik tidak terlibat di dalamnya," ujarnya di sela-sela syukuran relawan Jokowi di Denpasar. 

 "Yang kita tahu adalah Jokowi mau datang ke Bali untuk memenuhi janjinya. Itu berarti Jokowi ingat Bali. Dan kita sampaikan jika di Bali ada 5 hal yang tidak boleh ditabrak dalam pembangunan yaitu, agama, budaya, lingkungan hidup, tata ruang, dan pariwisata. Kelimanya bisa dibangun serentak tanpa menabrak satu dengan yang lainnya," ujarnya. Menurut Sudirta, permintaan tersebut sudah dijawab langsung oleh Jokowi dalam pidato politiknya baik secara tersirat maupun tersurat.

Sementara ada beberapa agenda nasional hasil kajian secara tertulis dan lengkap yang diserahkan langsung kepada Jokowi. Beberapa diantaranya adalah soal Gugatan ke MK soal UU MD3, reformasi di bidang kejaksaan, upaya pemberantasan korupsi, perubahan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah, pendidikan dan kesehatan gratis yang sering tumpang tindih, dimana pusat punya program kesehatan gratis dan tumpang tindih dengan provinsi dan kabupaten.

 "Ini semua kajian ilmiah dan merupakan hasil riset ilmiah yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk mencapai pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan," ujarnya.

Dari semua kajian tersebut, yang mendesak kini adalah upaya gugatan ke MK soal UU MD3. Menurut Sudirta, UU MD3 sangat bertentangan dengan asas demokrasi dan Pemilu. "Bagaimana mungkin partai pemenangan Pemilu tidak bisa menjadi Ketua DPR. Padahal dia merupakan representasi suara rakyat yang besar. Kalau ini tidak bisa, untuk apa lagi Pemilu," ujarnya. Belum lagi di DPR, ada anggota DPR yang kaya, sekalipun dia hanya memiliki 10 ribu suara, tetapi karena banyak duit, maka saat pemilihan ketua melalui voting, dia pasti yang menang. "Kita tahu lah, suasana di dewan seperti apa. Lobi-lobi, iming-iming uang dan kekuasaan berseliweran di sana," ungkapnya

 Ia meminta kepada tim Jokowi, untuk berjuang keras gugatan di MK soal UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Bila mendekati pelantikan anggota DPR belum ada putusan MK, maka pihaknya akan mendesak MK untuk mengeluarkan putusan sela, agar bisa dipakai sebagai acuan untuk mengusung partai pemenang pemilu menjadi Ketua DPR RI termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. 

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait