Pemprov Bali Tingkatkan Bantuan Bagi Desa Pakraman

Pemprov  Bali Tingkatkan Bantuan Bagi Desa Pakraman

Guna memperkuat keberadaan Desa Pakraman dengan fungsi strategisnya sebagai benteng adat dan budaya Bali, Pemprov berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan bantuan bagi lembaga tradisional tersebut. Selain dalam bentuk bantuan dana yang saat ini telah mencapai Rp. 100 juta/tahun, Pemprov juga merealisasikan bantuan sepeda motor bagi  1480 Desa Pakraman yang tersebar di kabupaten/kota pada tahun 2014 ini. Bahkan, tahun depan, Pemprov  berencana menambah bantuan dana menjadi Rp. 200 juta untuk tiap desa pakraman. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra di Denpasar

Lebih jauh Dewa Mahendra mengurai, bantuan berupa sepeda motor yang telah diserahkan secara marathon oleh Gubernur yang diwakili Wagub Ketut Sudikerta sepanjang bulan Agustus lalu, bertujuan untuk membantu kelancaran mobilitas para bendesa dalam memberikan pelayanan kepada krama. Untuk biaya pemeliharaan, para bendesa dapat memanfaatkan dana operasional yang telah termasuk dalam bantuan pemprov sebesar Rp. 100 juta. “Dalam dana bantuan sebesar Rp. 100 juta, 12 persennya atau Rp. 12 juta merupakan dana operasional,” paparnya.

Alokasi dana operasional itu nantinya akan ditingkatkan sejalan dengan rencana pemprov menaikkan bantuan desa pekraman menjadi Rp. 200 juta pada tahun 2015. Rencananya, 25 persen dana tersebut akan dialokasikan untuk operasional para prajuru sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan. “Dengan bertambahnya dana bantuan menjadi Rp. 200 juta maka dana operasionalnya mencapai Rp. 25 juta,” tambah dia.

Kembali soal bantuan sepeda motor, Karo Humas Dewa Mahendra meminta para bendesa segera melakukan proses balik nama agar nantinya bisa menjadi milik desa pakraman. Hal ini penting karena terkait dengan beban BBM. Karena jika sudah balik nama menjadi milik desa pakraman, sepeda motor tersebut nantinya dapat memanfaatkan BBM bersubsidi. “Tentunya hal ini akan meringankan biaya operasional para bendesa,” tambahnya. Lagipula, kata dia, biaya balik nama sudah dibantu secara pribadi oleh wagub Sudikerta.

Karo humas memahami bahwa bantuan dana sebesar itu belum bisa menutupi seluruh pengeluaran Desa Pakraman yang punya fungsi dan peran sangat kompleks. “Kita akan terus berupaya meningkatkan bantuan menyesuaikan dengan kondisi APBD,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Dewa Mahendra juga mengingatkan bahwa upaya untuk memperkuat keberadaan desa pakraman bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota juga sangat dibutuhkan untuk dapat memperkokoh keberadaan lembaga yang menjadi ‘roh’nya adat dan budaya Bali ini.

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait