Wedakarna: Ini Kesempatan Terakhir Wali Kota Tuntaskan Revolusi di Denpasar

Wedakarna: Ini Kesempatan Terakhir Wali Kota Tuntaskan Revolusi di Denpasar

Senator DPD RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III yang juga tokoh sentral PNI Marhaenisme Bali menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya duet IB Rai Dharma Wijaya Mantra dan I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai Wali kota – Wakil Wali kota Denpasar periode 2016 – 2021.

Di tengah tingginya angka Golput di Denpasar dan rendahnya partisipasi pemilih di Kota Denpasar saat Pilkada 2015 lalu, Senator Gusti Wedakarna mengingatkan pentingnya kerjasama politik di Kota Denpasar untuk menstabilkan pemerintahan kedepan, ditengah besarnya tantangan Kota Denpasar untuk mensejajarkan diri diantara kotamadya di Indonesia.

“2016 – 2021 saya harapkan tidak ada kegaduhan domestik di Kota Denpasar. Walikota harus sudah mulai berpikir out of the box, bagaimana membawa Denpasar ini harus sejajar dengan kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Semarang dan Solo. Kepemimpinan Denpasar sudah harus merebut perhatian nasional.

Nama IB Rai Mantra sudah harus bisa sejajar popularitasnya dengan Trismaharini ( Surabaya ) dan Ridwal Kamil ( Bandung ).

Harus ada tokoh pemerintahan Hindu yang menasional.  Minimal gebrakannya harus menjadi teladan dan jadi trend setter.

Dan inilah saatnya, tahun 2016 – 2021 adalah kesempatan terakhir dari duet Dharma – Negara untuk membenahi Kota Denpasar. Waktu 5 tahun itu tidak lama, dan saya harap Kota Denpasar ini langsung dibenahi. Sudah tidak ada waktu.”ungkap Gusti Wedakarna. 

Iapun menyarankan agar Denpasar mulai fokus pada hal – hal bersifat pembangunan infrastruktur, sehingga rakyat Denpasar bisa merasakan perubahan langsung.

“Saran saya, Dharma Negara tidak usah terlalu banyak mengurusi hal – hal bersifat festival dan pagelaran – pagelaran. Biarkan itu jadi ranah SKPD dan PKK. Saya minta tiru Ahok di Jakarta dengan menggenjot infrastruktur, segera benahi sistem transportasi Denpasar, rapikan kawasan kumuh, tutup lokalisasi PSK, stop alih fungsi tanah di Denpasar, cari solusi atasi banjir di Denpasar, lindungi sungai di Denpasar dari limbah dan atasi masalah pengelolaan sampah yang sudah darurat, stop izin hotel dan mini market, moratorium Bank Syariah di Denpasar agar LPD dan BPR bisa bernafas, segera aktifkan lahan ex Tiara Grosir untuk UMKM,  adakan ruangan terbuka hijau di Denpasar. Intinya infrastruktur, sesuai yang bisa dilihat nyata oleh rakyat bahwa ada perubahan di Denpasar. Saya sebagai anggota DPD RI, astungkara siap bersinergi dengan Pemkot Denpasar untuk mengawal kepentingan Denpasar di Pusat. Sekali lagi, Walikota Mantra agar menghindari terlalu banyak hadir diprogram festival – festival. Kini saatnya unjuk gigi membawa Denpasar sebagai kota yang layak dan nyaman di Indonesia.”ungkap Gusti Wedakarna. Iapun berharap agar di Denpasar, tidak ada lagi kegaduhan yang menghambat program pemerintah.

“Saya tidak mau kejadian ribut seperti kasus RS Mata terulang lagi. Save Energy !  Perbaiki komunikasi Pemkot dengan Pemprov. Disatu sisi saya minta juga pada Gubernur agar beri keleluasaan pada Pemkot untuk mengelola aset Pemprov di Denpasar. Denpasar ini kekurangan lahan terutama untuk mendirikan sekolah Hindu atau juga kekurangan gedung pelayanan pemerintah. Sisi lain Denpasar juga harus bersinergi dengan kabupaten penyangga Ibu Kota seperti Badung, Gianyar, Tabanan, khususnya dalam mengelola transportasi dan sampah. Ini harapan saya. Meminjam istilah Bung Karno, menyelesaikan revolusi yang belum selesai. Dan ini kesempatan terakhir. Sudah tidak ada waktu lagi. ”pungkas Gusti Wedakarna yang peraih suara tertinggi di Pemilu DPD RI 2014 lalu di Kota Denpasar. (*)


Ditayangkan sebelumnya dari situs tribunbali
Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait