Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Bali, Gede Pasek Suardika kepada Kabar Dewata di Sekretariat DPD RI Provinsi Bali, mengatakan, harusada program khusus dari Pemerintah Provinsi Bali untuk memberantas premanisme. Tidak hanya itu, ia meminta Polda Bali bersikap tegas dengan aksi pemerasan yang dilakukan terhadap para pengusaha. Jika langkah-langkah itu dapat dilakukan, ia yakin, preman berkedokormas tidak akan mampu tumbuh subur seiring perkembangan perekonomian dan kepariwisataan Pulau Dewata.

Setuju atau tidak, aksi premanisme di Pulau Dewata dapat dikategorikan semakin mengkhawatirkan dari hari kehari. Sederet kejadian, seperti gesekan antar anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pembunuhan oleh Orang TidakDikenal (OTK) di Sukawati, Gianyar belum lama ini menjadi bukti dari meningkatnya eskalasi keamanan akibat ulah para preman. Parahnya lagi, para preman itu terkesan tumbuh subur, mendompleng keberadaan ormas, yang pembentukannya dilindungi oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

"Jadi bikinlah pemprov bali program pemberantasan premanisme. Kapolda turun tangan, yang namanya pemerasan pengusaha-pengusaha itu ditangkapi. Pengusaha yang sudah bayar pajak, yang benar saja harus bayar lagi kepreman. Kalau masih tidak bisa, artinya didaerah ini pemimpinnya yang gagal," tegasnya

Gede Pasek Suardika lebih lanjut mengatakan, penegakan hukum itu juga harus dibarengi dengan publikasi terhadap pelaku dan oknum yang selama ini ditengarai menjadi pelindung para preman di Bali. Menurutnya pemberian Surat Peringatan (SP-2) oleh Gubernur, Made Mangku Pastika sangat tidak tepat, karena preman bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat merubah sikapnya hanya karena diberikan surat peringatan.

"Yang benar saja preman diberikan SP-1 dan SP-2 memang pegawai negeri, memang karyawan dikasih SP. Yang ada itu ya tindakan, tapi tindakan itu bukan organisasi, tapi premanismenya," ungkapnya

Sementara disinggung soal desakan pembubaran ormas, Pasek Suardika secara jujur tak setuju dengan wacana pembubaran ormas seperti yang belakangan santer dihembuskan keranah publik. Alasannya selama ini yang salah adalah aksi premanisme, bukanlah ormas yang secara harfiah merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat.

"Masalah ini kan bukan pembubaran atau pun tidak membubarkan ormas. Tapi yang harus dilakukan adalah membubarkan dan menindak tegas premanisme, aksi preman atau tindakan ilegal yang seakan-akan menciptakan aturan sendiri," tambah Pasek Suardika.