Kabardewata.com

Sosial Budaya

Pegang Tri Hita Karana, Jangan Sampai Pariwisata Menerkam Budaya dan Alam

Kategori Sosial Budaya, January 04, 2016, Dilihat sebanyak 266 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Predikat Bali sebagai pulau terbaik nomor 1 se-Asia dan nomor 2 sedunia untuk wisata tak cukup hanya membuat warga Bali bangga. Penghargaan itu juga bisa dijadikan momentum untuk koreksi dan pembenahan diri. 

Yang perlu diperhatikan, misalnya, adat dan budaya Bali masih menjadi daya tarik yang kuat dalam menarik wisatawan datang.

Oleh karena itu, jangan sampai regulasi pemerintah (khususnya pemerintah daerah) dalam bidang pariwisata jangan sampai bertabrakan dengan adat dan budaya. Jangan sampai ada kebijakan pengerdilan budaya.

Misalnya, pembangunan tiang listrik yang bisa menyusahkan kegiatan ngaben dengan bade besar. Pokoknya, konsep Tri Hita Karana harus dipegang kuat dan diimplementasikan, termasuk dalam pembangunan hotel.

Kebudayaan dan alam harus terus dijaga keseimbangannya, sala-satunya dengan menekan alih fungsi lahan, menambah kawasan hijau dan menghentikan pembangunan akomodasi pariwisata di daerah yang sudah padat seperti Badung selatan.

“Jika tidak demikian, pandangan bahwa pariwisata adalah predator bagi budaya dan kelestarian alam akan semakin menemukan kebenaran. Padahal budaya dan alam tidak bisa dipisahkan dan harus bersifat saling mendukung denganpariwisata,” kata Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Bali, Tjokorda Artha Ardana Sukawati atau akrab disapa Cok Ace.

Untuk itu, hubungan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders)  pariwisata harus dirajut harmonis agar Bali tetap unggul dan diminati ke depan. Ini mengingat lawan Bali adalah negara-negara maju dengan segudang kreativitas dan daya tarik wisata, seperti Singapura, Hongkong, Thailand dan Malaysia.

Cok Ace mengingatkan perlunya zonasi wilayah Bali dalam konteks pariwisata. “Kita harus segera membuat cetak biru ataublue print, guna melihat potensi di masing-masing kabupaten. Ini agar pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Saya sangat paham bahwa seorang bupati atau walikota akan dilihat dari kemampuannya menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga banyak yang ingin berlomba membangun hotel, karena itu merupakan jalan pintas bagi PAD. Padahal sebetulnya ada potensi lain di wilayahnya yang bisa dikembangkan,” katanya.

Menurut Cok Ace, jika masalah di daerah adalah anggaran, itu bisa diakali dengan politik anggaran APBN dan APBD, sehingga tak perlu lagi daerah-daerah jor-joran untuk membangun hotel.

Dengan blue print zonasi wilayah Bali, maka ke depan bantuan baik dari APBN maupun ABPD akan tepat sasaran. 
Zonasi ini juga bisa memastikan batas-batas kewenangan pemda dalam pengelolaan destinasi wisata yang berada di kawasan yang terbagi.

“Misalnya, Danau Beratan sebagian berada di kawasan Buleleng dan sisanya di kawasan Tabanan, tentu harus ada kesamaan pemikiran dari dua pemda, sehingga tidak terjadi kontra dalam pengembangan dan pemanfaatan objek wisata yang sama,” katanya.

Contoh lainnya adalah kawasan tebing di Ayung yang sebagian dimiliki Kabupaten Badung dan sebagian lainnya berada di Kabupaten Gianyar.

Kalau kedua pemda setempat sama-sama memberikan izin membangun hotel dengan view alam di kawasan yang berhadapan, maka akan terjadi masing-masing hotel justru bunuh diri, karena view-nya nanti justru bangunan hotel masing-masing.

Untuk itulah, kebijakan one island management (manajemen satu pulau) terhadap pariwisata di Bali sangat dibutuhkan agar pembangunan pariwisata Bali tidak parsial.

Cok Ace berharap, tidak ada peraturan perundangan, peraturan daerah (termasuk peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota) dan pararem desa yang kontraproduktif terhadap kelangsungan dan sinergitas antara budaya dan alam dengan pariwisata di Bali.

“Harus ada ketegasan dari masing-masing kabupaten, termasuk pemerintah Provinsi Bali, terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Sebab, selama ini tidak ada yang detail membahas ini,” tegasnya.

Pariwisata merupakan jantung ekonomi Bali, karena menyumbang pendapatan ke APBD hingga 60-70 persen, serta diperkirakan 1/3 penduduk Bali mencari nafkah dari bidangpariwisata.(*)


Sumber: tribunnews

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image