Kabardewata.com

Sosial Budaya

Demi Kesejahteraan Masyarakat Program Pembangunan Harus Terintegrasi

Kategori Sosial Budaya, February 29, 2016, Dilihat sebanyak 152 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Kabardewata - Untuk kelancaran pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, seluruh program yang menggunakan uang rakyat baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota harus berjalan terintegrasi. Demikian ditegaskan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, ketika memimpin rapat kerja evaluasi program pembangunan semester II tahun 2016, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Pastika mengingatkan kembali posisi Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah untuk mengkoordinasikan sekaligus mengevaluasi seluruh pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali. 

“Yang menerima DIPA di istana negara itu saya, kemudian diteruskan ke SKPD dan Bupati/walikota di sini, jadi setiap rupiah APBN dan APBD juga tanggung jawab saya, meskipun dijalankan oleh bupati atau walikota,” tegas Pastika. Gubernur juga menambahkan bahwa dia butuh laporan penggunaan uang rakyat tersebut serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas program yang telah berlangsung. “Saya wajib tahu jalannya semua program, serta mengevaluasinya supaya tidak ada tumpang tindih juga. Jika program antara pusat, provinsi dan kabupaten tidak nyambung, tidak usah diteruskan, cuma ngabisin uang rakyat,” imbuh Pastika.

Dalam rapat itu dia juga menggarisbawahi beberapa poin penting yang menjadi pokok bahasan penting di tahun 2016. Tahun ini menurutnya pemprov sedang konsen dalam pengembangan infrastruktur. Pembangunan shortcut yang akan memperpendek jarak dan waktu dari Denpasar ke Singaraja begitu juga sebaliknya dengan total anggaran senilai 622 milyar. Selain shortcut, dalam bidang infrastruktur pemprov juga sedang serius menggarap bandara baru yang rencananya akan dibangun di daerah Kubutambahan. Proyek yang diperkirakan memerlukan dana sebesar 30 triliun itu rencananya bekerjasama antara Pemerintah, BUMN dan swasta. Infrastruktur tahun ini digenjot dalam upaya untuk meminimalisir ketimpangan sosial antara Bali Utara dan Bali Selatan. 

“Jika jalannya bagus dan perekonomian berjalan, maka jarak ketimpangan sosial akan akan semakin menipis,” tambah Pastika. Selain masalah infrastruktur, dalam kesempatan itu Pastika juga menitikberatkan masalah integrasi JKBM ke JKN yang dikelola oleh BPJS dan implementasi UU no 23 tahun 2014 tentang pendidikan menengah, dimana UU itu mengamanatkan bahwa SMA dan sederajat pada tahun 2017 sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Provinsi.

Kepala Bappeda Prov Bali, Putu Astawa, memaparkan permasalahan yang paling krusial dihadapi provinsi Bali tahun 2015, yaitu masalah kesenjangan pembangunan di Bali. Menurutnya rentang kesenjangan pembangunan sebesar 0,34% masih cukup tinggi yang secara tidak langsung menambah jumlah penduduk yang mencari kerja ke kota semakin meningkat. Dia juga menambahkan, berdasarkan data BPS terakhir, posisi Bali sebagai peringkat no 2 dengan tingkat kemiskinan terendah sudah turun menjadi peringkat no 4, persentase itu meningkat dari 4,74% menjadi 5,25%. Hal itu menurutnya disebabkan oleh badai el nino yang menyebabkan panen buruk. 


Sumber: redaksi

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image