Terwujudnya reformasi birokrasi yang baik dan peningkatan kualitas pendayagunaan aparatur negara merupakan bagian penting dalam mewujudkan Good and Clean Government. Sebagai abdi negara  PNS dituntut untuk bekerja keras karena telah diberi kepercayaan besar oleh rakyat untuk mengelola uang mereka demi tercapainya kesejahteraan bersama. ”Kita mempunyai hutang yang besar pada rakyat, yanh harus kita pertangung jawabkan dengan kinerja dengan baik,” pungkasnya.  Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat di sela-sela pengarahan dan asistensi Persiapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar.

Dalam rapat yang para pesertanya adalah para Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Bali, lebih lanjut Gubernur meminta jajarannya bekerja dengan hati, nalar dan mencintai pekerjaannya guna mewujudkan Good  and Clean Government. Untuk itu Pemerintah telah menyedikan seperangkat peraturan,petunjuk, patokan bahkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Ia juga mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku. Orang nomor satu di Provinsi Bali ini juga mengingatkan agar para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi bali untuk segera menindaklanjuti segala kekurangan dan memperbaiki dengan segera  temuan temuan yang ada dalam evaluasi kali ini. “Kita harus bekerja dengan baik,maka pendapatan kita juga akan lebih baik,” imbuhnya.

Sementara itu Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Mohamad Yusuf Atteh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bali merupakan salah satu dari 9 provinsi yang menjadi pilot project reformasi birokrasi  bersama  Sumatera Barat, Jawa Barat, jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara .

Selain itu Provinsi  Bali juga terpilih sebagai salah satu dari 16 Provinsi di Indonesia yang menjadi percontohan target akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya pihak kementrian akan menggunakan Kabupaten Badung dan  Kota Denpasar sebagai percontohan target reformasi birokrasi dan memilih Kabupaten Karangasem, Gianyar, Buleleng, Badung dan Kota Denpasar sebagai percontohan target akuntabilitas. Dipilihnya Bali sebagai pilot project tidak terlepas dari komitmen  Gubernur  Pastika yang gigih dalam mewujudkan Bali sebagai Good and Clean Government. Ia juga menyampaikan bahwasannya ada tiga hal penting yang menjadi sasaran Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang bebas dan bersih dari KKN, akuntabilitas kinerja yang meningkat dan yang terakhir adalah pelayannan publik yang optimal. “Apapun yang dilakukan dalam prosesnya, hasil akhir harus mencapai tiga tolak ukur ini,” imbuhnya.

Dengan tercapainya ketiga tolak ukur tersebut maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan abdi negara pada khususnya. Ia juga menghimbau agar semua pemangku kepentingan serta para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi bali untuk bekerja keras dan mengikuti semua petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis yang sudah diberikan. Ia tidak menampik proses pelaksanaan reformasi birokrasi di tahap awal pasti sulit, namun nantinya kalau sudah berjalan maka akan terasa manfaatnya. Untuk itu ia mengajak semua pihak dalam evaluasi kali ini untuk bekerja keras guna mewujudkan tiga tolak ukur sasaran reformasi birokrasi sehingga nantinya penggunaann angggaran di Provinsi Bali akan efektif dan efisien dan  bebas dari praktek korupsi  sehingga Provinsi Bali sebagai Good and Clean Government  bisa terwujud.