Kabardewata.com

Berita Utama

OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Dorong Pertumbuhan dan Daya Saing di Era MEA

Kategori Berita Utama, February 19, 2016, Dilihat sebanyak 351 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Kabardewata - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Bali dan Nusa Tenggara menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2016 se-Provinsi Bali bertempat di Aston Denpasar Hotel dan Convention Center dengan tema “Mendorong Pertumbuhan dan meningkatkan Daya Saing dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”. 

Pertemuan tahunan ini dihadiri ±200 undangan stakeholders OJK yang terdiri dari pimpinan seluruh lembaga jasa keuangan di Bali, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Provinsi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bupati dan walikota, pimpinan dinas dan instansi vertikal, pengurus asosiasi industri jasa keuangan, akademisi serta pimpinan media massa se-Provinsi Bali. Asisten 2 Gubernur Bali - I Ketut Wija hadir mewakili Gubernur Bali dan menyampaikan sambutan dalam acara tersebut dengan memaparkan program prioritas pembangunan daerah kedepan dan harapan kepada pelaku industri jasa keuangan di daerah ini untuk secara maksimal  mendukung berbagi program pembangunan daerah.

Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara – Zulmi dalam sambutannya menyatakan “Tahun 2015 bukanlah tahun yang mudah, namun berkat koordinasi kebijakan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan otoritas perekonomian, imbas negatif dari tekanan perlambatan ekonomi global dapat dikendalikan. Sehingga, perekonomian kita dapat tumbuh baik dalam tahun 2015, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara emerging markets. Begitu pula dengan sistem keuangan nasional, yang secara umum berada dalam level yang stabil”.  

Lebih jauh dijelaskan bahwa secara regional, perkembangan ekonomi Provinsi Bali bertumbuh positif sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. Sektor jasa keuangan yang terdiri dari industri perbankan - baik bank umum maupun BPR, industri keuangan non-bank dan pasar modal turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.  Sektor perbankan yang memiliki peran terbesar dalam sektor jasa keuangan di daerah ini selama tahun 2015 tumbuh signifikan dengan berbagai indikator kinerja yang terus membaik; misalnya volume usaha yang diukur dari nilai total aset meningkat sebesar 9,48% menjadi Rp.104,35 triliun diakhir 2015.  Fungsi intermediasi perbankan juga berkembang semakin baik dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang meningkat dari 81,14% (akhir 2014) menjadi 86,21% diakhir 2015. Jumlah kredit yang disalurkan ke berbagai sektor usaha meningkat 10,58 % dari akhir 2014 menjadi Rp71,14 triliun di akhir 2015; dengan kualitas penyaluran kredit yang terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) seluruh perbankan di Bali tercatat sebesar 2,13% lebih rendah dari angka nasional diakhir tahun 2015.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 ini diperkirakan masih akan diwarnai beberapa tantangan, sehingga sektor jasa keuangan diharapkan mampu menjadi pilar penopang dan roda penggerak bangunan ekonomi nasional untuk tetap tumbuh lebih baik. Di tahun ini di mana inisiatif Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah dimulai, OJK memandang momentum inflasi yang rendah harus dimanfaatkan dalam meningkatkan kegiatan produksi domestik untuk berfokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Dalam tahun 2016, OJK akan fokus pada dua perhatian utama untuk menggairahkan kegiatan ekonomi produktif. Pertama, meningkatkan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Kedua, mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional.

Sebagai upaya strategis untuk mendukung penguatan kedua area di atas, OJK akan meresmikan pendirian Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) yang akan menfasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan kapasitas pelaku industri jasa keuangan dan memberikan masukan bagi arah pengembangan UMKM yang lebih terstruktur baik di pusat maupun di daerah.

OJK juga mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif diseluruh wilayah tanah air. Tentunya, program ini membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah. Sebagai implementasi, OJK bekerjasama Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait akan memotori pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, termasuk di Provinsi Bali. 

Zulmi menambahkan bahwa berbagai kebijakan OJK tersebut akan lebih efektif jika industri keuangan terus melakukan perubahan perbaikan dan meningkatkan inovasi, efisiensi, daya saing dan penerapan good corporate governance.


Sumber: redaksi

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image